Tim Editor
ERA.id - Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya penyelesaian sejumlah masalah perbatasan saat melakukan pertemuan bilateral dengan
Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5/2023).
Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian masalah perbatan di laut maupun di perbatasan di darat.
Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, hal itu menjadi salah satu pembahasan saat Presiden Jokowi dan PM Anwar Ibrahim melakukan pertemuan bilateral di Hotel Meruorah, Labuan Bajo.
"Bapak Presiden menyampaikan pentingnya segera kedua belah pihak untuk menyelesaikan beberapa bidang terkait dengan perbatasan laut dan juga perbatasan darat," kata Menlu Retno saat menyampaikan keterangan pers selepas rangkaian pertemuan bilateral.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan kembali pentingnya optimalisasi Sistem Penempatan Satu Kanal atau One-Channel System untuk pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia.
Hal tersebut sejalan dengan perhatian Presiden Jokowi terhadap peningkatan upaya perlindungan para PMI yang bekerja di Malaysia.
Sementara itu, Menlu mengatakan bahwa dalam pertemuan bilateral tersebut PM Anwar Ibrahim sempat menyampaikan kembali undangan kepada Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Malaysia.
Sebelum pertemuan bilateral di sela-sela KTT Ke-42 ASEAN, kedua pemimpin sempat bertemu saat Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan PM Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Januari 2023.
Kala itu, PM Anwar mengisyaratkan bahwa apabila Presiden Jokowi berkenan melakukan kunjungan balasan ke Negeri Jiran maka sejumlah perundingan antara kedua negara di berbagai bidang lekas rampung.
Presiden Jokowi mengungkapkan beberapa poin kesepakatan Indonesia dan Malaysia, termasuk nota kesepahaman (MoU) terkait dengan perbatasan darat segmen Sebatik dan segmen Sinapad Sesai yang diharapkan dapat ditandatangani pada tahun 2023.
Harapan serupa juga disampaikan Presiden Jokowi berkenaan perjanjian laut di wilayah Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan. (Ant)
