"Masak teriakan dua periode dianggap provokatif? Tentang provokasi atau tidak provokasi tanyalah ke Pak SBY, karena kami dari KPU juga tidak paham ungkapan yang seperti apa," ucap Wahyu di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2018).
Baca Juga : SBY Walk Out di Deklarasi Kampanye Damai
Wahyu juga tidak menerima KPU dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan acara tersaebut. Ia menganggap, acara karnaval deklarasi kampanye damai itu, pada arenanya, berjalan sesuai rencana.
"(Teriakan) itu kejadian di luar arena deklarasi damai. Perlu diketahui, ini sudah kampanye, 23 kemarin sudah masuk kampanye, sehingga masyarakat juga punya kebebasan berekspresi menyampaikan pandangan pandangan politiknya terkait Pemilu 2019," ujarnya.
Meski demikian, KPU mempersilakan semua pihak, terutama Partai Demokrat yang memberi kritik terhadap penyelenggara pemilu tersebut. Wahyu menegaskan, KPU juga merasa sudah memperlakukan SBY dengan hormat.
"Partai beliau kan nomor 14 berarti urutan karnavalnya mestinya beliau urutan 14. Tapi karena beliau ketum partai yang juga presiden keenam, maka kami hormati urutan beliau urutan ketiga setelah rombongan capres 01 dan 02. Ini bentuk kita hormati Pak SBY sebagai ketum partai dan presiden keenam," kata dia.