Tim Editor
ERA.id - Partai Demokrat menerima kunjungan Partai Gerindra dan melakukan pertemuan tertutup yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan dalam pertemuan itu mereka membicarakan soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk pemilihan presiden (pilpres).
"Karena kita juga sudah memasuki tahun politik, pembicaraan juga ada pembicaraan terkait pilpres, termasuk Pemilu 2024," kata Riefky.
Meski begitu, masing-masing partai politik tetap mengedepankan etika politik dengan tidak menganggu keputusan politik dari kedua belah pihak.
Oleh karena itu, pembicaraan soal Pemilu 2024 lebih kepada kesepakatan agar pesta demokrasi berlangsung damai dan demokratis.
"Terkait pilpres, kami saling menjaga etika politik. Kami memahami saat ini Partai Gerindra berada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB. Juga Partai Demokrat saat ini berada dalam Koalisi Perubahan bersama Partai NasDem dan PKS," paparnya.
"Banyak hal yang kita bicarakan terkait dengan pilpres ini termasuk juga keinginan kita agar pemilu ini, juga pilpres berjalan dengan baik, dengan damai, dengan demokratis," imbuhnya.
Partai Demokrat, kata Riefky, sepakat untuk terus menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra meskipun sikap politiknya berbeda.
"Kenapa? Karena mengurus bangsa ini tentu tidak bisa dilakukan oleh salah satu atau salah dua partai politik saja. Tetapi butuh seluruh partai politik di Indonesia untuk menjaga proses demokrasi," kata Riefky.
Senada, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menambahkan, baik partainya maupun Partai Demokrat sudah saling menghormati pilihan politik masing-masing, khususnya terkait dengan Pilpres 2024.
Dia mengatakan, keduanya sudah mengetahui bahwa Partai Gerindra sudah mengusung Ketua Umumnya Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
"Jadi kalau kami berkomunikasi dengan Partai Demokrat tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat," kata Muzani.
