Menuruti Ego Guru SMAN 87 dengan Doktrin Anti-Jokowi

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendeteksi tsunami Palu-Donggala tanpa teknologi . ??? ? BMKG akui ada salah perhitungan dalam sistem pendeteksi dini tsunami di wilayah Palu-Donggala. Salah perhitungan yang dimaksud BMKG adalah perhitungan ketinggian tsunami. Hal ini jadi masuk akal, sebab menurut BMKG, sejak 2012 Indonesia enggak memiliki alat pendeteksi tsunami yang biasa disebut dengan Tsunami Buoy. Celaka betul, padahal fungsi Buoy dalam sistem pendeteksi dini tsunami sangat penting. ??? ? Dalam sistem pendeteksi tsunami, Buoy berfungsi sebagai pengukur ketinggian permukaan air sekaligus pengirim data ke BMKG. Data Buoy itulah yang biasanya dijadikan rujukan BMKG dalam menentukan langkah deteksi dini tsunami. Kini, semua jadi masuk akal, kenapa deteksi dini tsunami di Palu-Donggala seakan bermasalah. ??? ? Berikut cara kerja dua instrumen penting dalam sistem deteksi tsunami: ??? ? 1. OBU ??? ? Diletakkan di dasar laut, berfungsi mendeteksi tekanan air dasar laut. Saat gelombang tsunami lewat, OBU akan mengirim data ke Buoy yang berada di permukaan air. ??? ? 2. Buoy ??? ? Mendeteksi ketinggian permukaan air dan mengirim seluruh temuan data laut ke satelit. Dari satelit, seluruh data itu dikirim ke pusat kontrol BMKG sebagai rujukan penentuan langkah antisipasi tsunami. ??? ? Untuk narasi lengkap soal lemahnya sistem deteksi dini tsunami di negeri ini, sikat langsung link di bio! ?? ? ? #tsunami #earthquake #prayforpalu #prayforsulteng #prayforpaluanddonggala #bnpb #gempa #gempabumi

A post shared by era.id (@eradotid) on Oct 1, 2018 at 7:38am PDT

Tangan panjang para pencuri

Penjelasan Rahmat jadi masuk akal. Sebab, menurut keterangan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, seluruh Buoy di wilayah laut Indonesia sudah enggak ada yang berfungsi sejak 2012. Menurut Sutopo, beberapa Buoy rusak akibat lalu lintas kapal, di samping sejumlah Buoy lain yang dinyatakan hilang dicuri.

Nah, inilah yang memperparah dampak tsunami di Palu-Donggala, ketika peringatan tsunami yang diterbitkan BMKG enggak akurat akibat disfungsi sistem pendeteksi dini tsunami. Bayangkan, seperti yang dikatakan BMKG, pemantauan potensi tsunami yang dilakukan sesaat setelah gempa Palu-Donggala terjadi dilakukan secara manual. Hasilnya, ketinggian tsunami pun enggak terprediksi secara tepat.

Padahal, fungsi Buoy amat penting dalam sistem pendeteksi tsunami yang biasa disebut InaTEWS atau Indonesia Tsunami Early Warning System. Buoy adalah alat yang mengandalkan sensor tekanan yang terjadi di dasar laut. Sebagaimana dikutip dari unesco.org, sensor tersebut mampu memperhitungkan potensi tsunami di lautan terbuka sekaligus menyediakan data penting soal pertanda munculnya tsunami di perairan dalam.

Nah, alat inilah yang biasanya jadi dasar BMKG dalam mengambil langkah antisipasi tsunami secara lebih tepat. Makanya, enggak adanya Tsunami Buoy tentu jadi kendala buat BMKG menjalankan tugas. Tsunami Buoy atau biasa juga dikenal dengan Tsunameter adalah alat yang terdiri dari dua bagian terpisah. Bagian pertama berbentuk pelampung yang biasanya terlihat di permukaan laut. Sedangkan bagian lain yang biasa disebut Ocean Bottom Unit (OBU) biasanya ditempatkan di dasar laut.

Cara kerja Tsunami Buoy (Mahesa/era.id)

OBU bekerja dengan mendeteksi perubahan tekanan air ketika tsunami melewati OBU. Data yang tertangkap kemudian dikirim ke Buoy yang bertugas mengukur naik dan turunnya air di permukaan. Nah, nantinya Buoy jugalah yang berperan sebagai pengirim segala data itu ke BMKG. Lalu, masihkah menyebut ini sebagai salah Jokowi?

"Sejak 2012 enggak ada yang beroperasi, padahal dibutuhkan untuk peringatan dini. Bisa ditanyakan ke BMKG, mengapa 2012 sampai sekarang enggak diadakan, mungkin ya soal dana ... Pendanaan bencana itu terus turun tiap tahun. Ancaman bencana meningkat, kejadian bencana meningkat, anggaran BNPB justru turun. Ini  berpengaruh terhadap upaya mitigasi. Pemasangan alat peringatan dini terbatas anggaran yang berkurang terus," tutur Sutopo.

Potensi pelanggaran

Soal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah meminta keterangan N. Namun, Bawaslu DKI belum dapat menyimpulkan apapun, masalahnya Bawaslu enggak bisa menghubungi nomor telepon orang tua yang melaporkan tuduhan doktrin terhadap N. Makanya, Bawaslu DKI enggan berspekulasi soal ada atau enggaknya pelanggaran dalam peristiwa ini.

"Yang jadi masalah adalah nomor orang tua tersebut HP-nya sudah mati ... Jadi tidak bisa, baru dugaan, tidak bisa guru agama ini dikatakan melanggar. Karena belum diketahui apakah melanggar atau tidak. Kita baru menelusuri saja. Apakah ada bukti pelapor orang tua ke sekolah. Setelah HP-nya tidak nonaktif, baru akan ketahui," ungkap Komisioner Bawaslu DKI, Puadi di SMAN 87, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Puadi menuturkan, kepadanya, N mengaku enggak berniat menyebarkan doktrin apalagi menyebarkan kebencian terhadap Jokowi. N juga menyebut apa yang dituduhkan kepadanya sebagai fitnah belaka. "Dari pengakuan guru yang mengajar itu, sama sekali tidak singgung apa yang disebut pelapor," ucap Puadi.

Selanjutnya, Bawaslu DKI akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk melacak keberadaan pelapor. Sebab, jangan sampai laporan yang jadi kehebohan ini berasal dari sumber enggak jelas. "Barang kali kita kerjasama dengan Kepolisian. HP orang tua siswa ini darimana, harus telusuri lagi. Kalau sudah ketemu kita akan paggil pelapor kemudian kepala sekolah, lalu guru agamanya."