Tim Editor
Sebab, BBM premium ini, dinilai Hasto lebih banyak digunakan oleh masyarakat dibandingkan BBM tak bersubsidi lainnya.
"Premium bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan pertamax yang lebih dikonsumsi oleh mobil-mobil mewah. Ini kebijakan yang sangat tepat dan menunjukkan perhatian utama pak Jokowi pada kepentingan rakyat kecil," kata Hasto kepada wartawan, Kamis (11/10/2018).
Sekjen PDI Perjuangan itu juga menyebut, ditundanya kenaikan BBM tersebut sudah sesuai dengan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Apalagi, menurut Hasto, Jokowi terus melakukan tradisi blusukan yang membangun kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
Lebih jauh, Hasto menilai, pemerintahan di era Presiden Jokowi telah menunjukkan kemajuan dan kedaulatan di bidang energi.
"Ditinjau dari kebijakan bauran energi (energy mix), maka kehadiran pembangkit listrik tenaga air, termasuk mikrohidro, panas bumi; dan pembangkit tenaga listrik Bayu yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia dengan kapasitas 75 MW, serta kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terus dikembangkan menjadi bukti menguatnya kedaulatan di bidang energi," kata Hasto.
Penundaan kenaikan BBM bersubsidi ini juga dinilai Hasto telah sesuai dengan aspek keadilan untuk mengatur harga terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
"Politik itu dilihat dari keputusan akhir. Bahwa ada dinamika di dalam penetapan harga bbm, merupakan hal yang wajar. Keputusan pembatalan harga premium itu menunjukkan bahwa terkait hal strategis, rolenya memang di Presiden, dan rakyat kecil selalu menjadi orientasi kebijakan politik ekonomi Presiden," kata dia.
Baca Juga : Harga Premium: Diumumkan Naik, Diralat Kemudian
Pemerintah sejatinya akan menaikkan harga BBM jenis premium menjadi Rp7.000 per liter. Sejurus kemudian, pengumuman baru muncul yang isinya mengatakan bahwa kenaikan harga BBM jenis premium ditunda.
"Pemerintah mempertimbangkan, sesuai arahan Presiden, bahwa premium mulai hari (Rabu) ini disesuaikan harganya, agar ditunda," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan di Nusa Dua, Bali, seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/10/2018).
Jonan mengatakan, rencana kenaikan premium masih akan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan dan sosialisasi PT Pertamina (Persero). Kendati demikian, untuk harga biosolar subsidi tidak dinaikkan atau tetap Rp5.150 per liter karena BBM jenis tersebut sudah disubsidi Rp2.000 per liter.
"Sebenarnya harga biosolar PSO Rp7.150 harga ecerannya, tetapi disubsidi Rp2.000 karena transportasi publik, angkutan, truk dan sebagainya menggunakan biosolar itu, jadi tetap harganya Rp5.150," kata Jonan.
