ERA.id - Kader Partai Demokrat Herman Khaeron mengibaratkan wacana duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 seperti ditinggal menikah oleh pasangan.
"Seperti orang sudah mau nikah, nyiapkan panggung, sudah ada janur, tiba-tiba kok nikahnya sama orang lain, tanpa memberitahu dan sebagainya. Gimana perasaan kita, ya, tho?" kata Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat itu menambahkan pihaknya merasa dikhianati atas pembelotan kerja sama politik secara sepihak yang dilakukan Partai NasDem dan PKB dengan memasangkan Anies dengan Muhaimin.
"Membangun koalisi baru tanpa pembicaraan, tanpa komunikasi, tanpa informasi, kemudian dilakukan penetapan, penetapan koalisinya mereka, dan kemudian menetapkan (bakal) calon presiden tetap Anies, (bakal calon) wakil presidennya Pak Muhaimin. Ini yang pada akhirnya kami pun tahu, bahwa akhirnya Mas Anies ada di Jawa Timur berkunjung ke ibunya Pak Muhaimin," jelasnya.
Herman menuturkan bahwa Anies juga telah menyampaikan ajakan dan mengirimkan surat kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berisi harapannya untuk menjadikan AHY sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya pada Pilpres 2024.
"Tanggal 25 (Agustus), kemudian Mas Anies menuliskan surat tertulis Mungkin suratnya sudah kebagian semua, ya, sudah viral; (Anies) menuliskan surat untuk mengajak menjadi cawapres," katanya.
Atas dasar pengkhianatan tersebut, Herman menilai Partai Demokrat telah meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan membuat koalisi baru bersama PKB.
"Artinya, bahwa berarti NasDem membuat koalisi baru, koalisi baru antara NasDem dengan PKB, dan artinya pula meninggalkan Koalisi Perubahan karena mengambil keputusan kerja sama sepihak tanpa kami ketahui, juga memutuskan (bakal) capres dan cawapresnya sepihak," tegasnya.
Herman pun mengatakan Partai Demokrat akan membangun koalisi dengan partai politik lain apabila Majelis Tinggi Partai Demokrat resmi memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan KPP.
"Apakah nanti akan bergabung ke Pak Prabowo atau nanti bergabung ke Pak Ganjar, ya, bersama PDI Perjuangan; atau barangkali ada prospek membuat poros baru. Ya, tentu nanti kita tunggu saja ke depan bagaimana langkah-langkahnya," ujarnya.