Tim Editor
Saat menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Novanto pernah menawarkan untuk membuat pakta integritas untuk seluruh kader agar tidak tersangkut kasus korupsi. Namun, Novanto sendiri malah tersangkut kasus korupsi e-KTP.
"Era kepemimpinan Novanto bulan Juni, dia terpilih bulan Mei, bulan Juni Novanto menawarkan sebuah jalan keluar untuk mengatasi penyimpangan kejahatan korupsi dengan membuat fakta intergritas, (tapi) tidak jalan," ujar Zainal, di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/12/2017).
Zainal menambahkan, dari tujuh poin pakta integritas yang dibuatnya, Novanto melanggar poin keenam.
"Poin keenam, bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan dari kepengurusan apabila terlibat tindak pidana kasus narkoba, korupsi dan atas tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ini tidak jalan" tuturnya.
Dia berharap, Ketua Umum Partai Golkar yang baru nanti bisa menegakan pakta integritas yang dibuat Novanto tadi.
"Saya berharap dengan kepengurusan pimpinan baru ini bisa jalan," ujarnya.
Selain pakta integritas, Zainal mengatakan, Novanto juga melanggar filosofi, standar pengamanan, dan koridor keamanan kader, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela atau yang dikenal dengan istilah PDLT.
"Saya jujur mengatakan sebagai kader Golkar puluhan tahun, merasa sedih melihat PDLT ini tidak pernah di aktualisasikan," katanya. (Merry)
