Tim Editor
"Ini menyangkut rupiah ke rupiah, anggaran negara, uang rakyat saya kira kita sih setuju. PAN 1.000 persen setuju dengan dana kelurahan. Artinya PAN prinsipnya setuju karena kita merasakan betul itu di kota adanya ketimpangan," tuturnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/10/2018).
Menurut dia, dengan adanya program dana kelurahan yang ditransfer langsung, semua kelurahan punya kesempatan yang sama untuk membangun. Selain itu, dengan model seperti ini, penyelewangan menjadi lebih kecil.
"Mereka yang lebih tahu dan paham dan bagaimana mengelola dengan maksimal," tuturnya.
Tapi, dia tidak ingin program ini diklaim oleh Jokowi sebagai keberhasilannya. Apalagi, ini adalah tahun politik menyambut Pemilu Presiden 2019.
"Kalau DPR enggak setuju, pak Jokowi enggak bisa kan. Jadi mari kita bangun kedewasaan. Kalau nanti pun disampaikan, jangan sampai salah satu pihak yang paling merasakan berjasa, itu enggak boleh," kata dia.
Dia pun yakin, seluruh fraksi di DPR sepakat dengan kebijakan ini. Apalagi, kebijakan ini pernah disuarakan pada tiga tahun lalu.
"Saya kira ini bisa disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia tidak ada satu fraksi pun menolak dana kelurahan. Karena selama payung hukum ada, uangnya ada, DPR dan pemerintah setuju saya kira nggak ada masalah," ujar dia.
Baca Juga : PDIP: Dana Kelurahan, Komitmen Jokowi Membangun dari Pinggiran
Sikap ini berbeda dengan calon wakil presiden nomro 02 Sandiaga Uno. Dia munculnya program dana kelurahan yang baru sekarang dilakukan bersamaan dengan tahun politik untuk Pemilu 2019.
Di Pemilu ini, Sandiaga berpasangan dengan Prabowo Subianto. Keduanya didukung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.
Supaya kalian tahu, wacana program dana kelurahan itu dilontarkan Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10).
Rencananya pemerintah akan mencairkan dana kelurahan dari pemerintah pusat pada Tahun 2019 dengan usulan dana Rp3 triliun pada APBN 2019. Presiden Joko Widodo menyebut dana ini dikeluarkan lantaran ada keluhan dari masyarakat terkait anggaran di tingkat kelurahan.
