Bukan Zakat, Pembiayaan Program Makan Bergizi Harus Maksimalkan APBN

| 17 Jan 2025 15:15
Bukan Zakat, Pembiayaan Program Makan Bergizi Harus Maksimalkan APBN
Siswa SD menikmati menu Makan Bergizi Gratis. (Antara).

ERA.id - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, pembiayaan program Makan Bergizi Gratis seharusnya memaksimalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia tak sepakat jika pembiayaannya diambil dari dana zakat.

"Saya lebih setuju, lebih tepat, bukan lemba-lembaga seperti zakat atau infak segala macam, tapi negara yang harus hadir. APBN, maksimalkan APBN," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan, sejak awal tidak pernah ada wacana menggunakan sumber dana lain untuk membiayai program Makan Begizi Gratis. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto hanya menganggarannya lewat APBN.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, pada dasarnya penggunaan APBN memang untuk kesejahteraan rakyat.

"Kita dari awal tidak ada wacana pakai resource apapun, karena Pak Prabowo ingin bahwa APBN yang ada ini betul-betul, sebenarnya kalau tadi tepat sasaran, kemudian juga diberikan kepada yang lebih berhak, karena prinsip dasar dari APBN ini sebetulnya untuk kemaslahatan rakyat," kata Cucun.

Diberitkan sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan, pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berasal dari zakat. Tujuannya untuk membantu kekurangan anggaran sekaligus mengajak masyarakat terlibat dalam program unggulan pemerintah.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranta adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakit yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada," sambungnya.

Di sisi lain, dia menyoroti keterlibatan parlemen dalam program MBG. Termasuk mencari formulasi pembiayaan untuk program tersebut, sehingga tak sepenuhnya bergantung pada APBN.

"Kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada karena pasti sangat terbatas," ujarnya. 

Rekomendasi