Tim Editor
ERA.id - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, meragukan masa depan Jalur Gaza yang kemungkinan akan dipimpin oleh Otoritas Palestina (PA) bila konflik berakhir. Netanyahu menegaskan Jalur Gaza tidak seharusnya dipimpin oleh PA.
Netanyahu mengutarakan keluhannya tentang kemungkinan PA akan memimpin wilayah Jalur Gaza bila konflik berakhir. Ia menilai hal itu akan memicu kebencian terhadap Israel, dan kebijakannya dalam memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel.
"Organisasi seperti itu seharusnya tidak mengambil alih Gaza," katanya, dikutip Reuters, Senin (13/11/2023).
Lalu, kata Netanyahu, wilayah Gaza sudah seharusnya dipimpin oleh otoritas yang berbeda. Namun dia enggan menyebut siapa yang pantas memimpin wilayah Gaza.
"Kita memerlukan otoritas yang berbeda. Kita memerlukan pemerintah yang berbeda. Saya pikir masih terlalu dini untuk mengatakannya," katanya.
Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, mengatakan bahwa Israel berusaha untuk melakukan perpecahan antara dua wilayah Palestina, yaitu Tepi Barat dan Gaza yang diduduki Israel.
"Upaya Israel untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat akan gagal, dan hal itu tidak akan diizinkan, apa pun tekanannya,” katanya.
PA dulunya menguasai Tepi Barat dan Gaza, namun digulingkan pada tahun 2007 setelah perang saudara singkat dengan Hamas.
Meskipun pemerintah negara-negara Barat ingin melibatkan Otoritas Palestina dalam masa depan Gaza, para diplomat mengatakan, ada juga kekhawatiran bahwa Abbas yang berusia 87 tahun tidak memiliki wewenang atau dukungan yang cukup dari rakyatnya untuk mengambil alih kekuasaan.
“Saat ini, tidak ada gambaran jelas tentang apa yang mungkin terjadi di Gaza setelah pertempuran berhenti,” kata seorang diplomat yang berbasis di Yerusalem.
Israel sebelumnya berjanji akan menghancurkan Hamas yang menguasi Gaza, setelah serangan lintas batas pada 7 Oktober dan invasi besar-besaran. Sejak saat itu Israel menyatakan akan menjaga keamanan secara keseluruhan.
Namun AS mengatakan Israel tidak dapat menduduki wilayah tersebut setelah konflik berakhir. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan bahwa pemerintah Gaza harus bersatu kembali dengan Tepi Barat yang akan dikelola oleh Otoritas Palestina (PA).
