Tim Editor
Politikus Partai Golkar itu menyebut, ongkos politik yang mahal dari pemilu menjadi akar masalah para kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.
"Nah dari kacamata saya pribadi dan kajian kami di DPR, kesimpulannya adalah bahwa akar persoalannya ada di pemilihan langsung mengeluarkan biaya yang tinggi," kata Bamsoet di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Bambang menegaskan, perlu adanya evaluasi sistem demokrasi pemilihan langsung kepala daerah yang dinilainya hanya membuat ongkos politik mahal.
"Pilkada langsung gitu mulai dari bupati, wali kota, gubernur, itulah akar masalah kenapa kemudian para kepala daerah melakukan hal yang tidak terpuji karena biaya yang sangat tinggi," jelas dia.
Karena hal ini, Bambang mengaku lebih menyetujui, kepala daerah dipilih dengan sistem pemilihan tidak langsung atau pemilihan kepala daerah dilakukan oleh para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut dia, dengan kecil kemungkinan kepala daerah melakukan korupsi.
"Skalanya mungkin lebih kecil karena di diskusi kita dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum, mengawasi 50-60 orang DPRD yang memilih kepala daerah jauh lebih mudah dan tidak memerlukan money politic yang begitu tinggi, dan rentan dan potensi benturan di akar rumput itu jauh lebih ringan," tuturnya.
