Tim Editor
ERA.id - PDI Perjuangan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Namun tetap menolak merevisi jadwal Pilkada.
"Untuk Pilkada tetap 2024. Sedangkan untuk revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 kita buka peluang untuk direvisi," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dikutip dari kanal YouTube LSI pada Selasa (23/2/2021).
Djarot menilai, revisi UU Pemilu diperlukan untuk menyempurnakan agar Pemilu semakin berkualitas. Menurutnya, ada sejumlah aturan yang harus diubah karena dinilai rumit. Berkaca pada Pemilu 2019, sejumlah aturan perlu dievaluasi. Misalnya seperti aturan mengenai sistem keserentakan pemilihan presiden, DPR, DPD, sampai DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Serta metode penghitungan suara yang sangat singkat membuat kelelahan para petugas Pemilu.
"Maka dari itu apakah Pemilu 2024 akan melakukan pola yang sama seperti ini. Ini yang perlu evaluasi, perbaikan," jelas Djarot.
Selain itu, ambang batas parlemen juga dinilai perlu dievaluasi jika revisi UU Pemilu dibahas. Djarot mengatakan, ambang batas itu bisa tetap dipertahankan atau dinaikkan. Diharapkan, ambang batas ini tidak akan diubah lagi ke depannya.
Penentuan daerah pemilihan (dapil) juga perlu dievaluasi. Djarot mengatakan perlu evaluasi besaran satu dapil bisa 10 calon atau dipersempit lagi.
"Apakah tetap akan ada dapil yang besar sehingga satu dalam ada 10 calon, atau dipersempit. Ini ada hitungannya kalau kita akan mengevaluasi," kata Djarot.
Sistem Pemilu, menurut Djarot, juga akan dibahas. Menurut PDIP, sistem proporsional terbuka yang digunakan akan dibahas apakah perlu dipertahankan atau tidak. Djarot menilai, sistem tersebut memunculkan praktik politik uang, biaya politik mahal dan proses kaderisasi di internal partai politik terhambat karena kekuatan orang baru dan uangnya.
"Beberapa hal ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin betul-betul ingin meningkatkan kualitas demokrasi kita," kata Djarot.
Atas usulan ini, Djarot mengaku partainya membuka komunikasi dengan koalisi pendukung pemerintah, serta PKS dan Demokrat terkait revisi UU Pemilu. Dengan pertimbangan lain pembahasan revisi di tengah masih fokus penanganan pandemi.
"Kita komunikasi yang baik untuk menyamakan persepsi. Apakah memang lebih banyak manfaatnya kalau kita sempuranakan sekarang atau lebih banyak mudaratnya. Karena di satu sisinya energi kita harus kita curahkan untuk pandemi," pungkas Djarot.
