DPR Akan Minta Masukan PGI soal RUU Pesantren

Tim Editor

Gedung DPR RI (dok.Setkab)

Jakarta, era.id - Rancangan Undang Undang (RUU) Pesantren mendapat kritikan dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI). Kritikan ini muncul karena salah satu pasal dalam RUU tersebut mengatur syarat yang harus dipenuhi gereja untuk membuat Sekolah Minggu dan Katekisasi.

Menanggapi itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, DPR dalam hal ini Komisi VIII (Komisi Agama) dan pemerintah, tidak akan memutuskan sesuatu secara sepihak. Apalagi, RUU ini masih dalam tahap pembahasan.

"Kalau ada usulan rancangan undang-undang yang sekarang ini pesantren pasti DPR akan tidak memutuskan secara sepihak, pasti akan diundang juga sektor yang ada termasuk dari Gereja PGI," katanya, di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Kata dia, sebuah undang-undang, termasuk RUU Pesantren ini, dibuat bertujuan untuk menjaga NKRI, bukan sebaliknya mengancam keretakan hubungan antar sesama anak bangsa.

"Pemerintah melalui timnya juga memiliki kebijakan yang baik dan 10 fraksi di DPR juga memiliki kebijakan yang baik, ujungnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan dan menjaga NKRI dari perbutan tidak penting yang mengancam keretakan hubungan antar sesama anak bangsa," kata Politikus Golkar.

Sementara itu, Komisi VIII akan membahas pasal yang menuai kritik ini dengan meminta pandangan dari pihak terkait, termasuk PGI.

"Kami masih baru mau membahasnya di Komisi VIII. Nanti pada saatnya kami akan panggil pihak-pihak terkait untuk diminta masukan dalam upaya menyempurnakan UU Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Jadi misalnya masukan dari PGI menjadi bagian yang akan dibahas," kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan.

Baca Juga : PGI Tolak Penyelenggaraan Sekolah Minggu Harus Ada Izin

Sebelumnya, PGI mengkritisi RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan karena salah satu pasal mengatur syarat yang harus dipenuhi gereja untuk membuat Sekolah Minggu dan Katekisasi.

PGI pada intinya tidak mempersoalkan keberadaan RUU Pesantren ini. Pendidikan keagamaan formal seperti pesantren, madrasah, sekolah teologi dan sejenisnya sebagai bagian dari pendidikan nasional telah memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa. 

Masalahnya, PGI juga menilai kalau selama ini pengembangan institusi pendidikan berbasis agama tersebut kurang mendapat dukungan dari negara. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan di dunia pendidikan di mana pendidikan formal lainnya mendapat dukungan penuh dari negara. 

"PGI memahami perlunya UU yang menjadi payung hukum bagi negara dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada pesantren dan pendidikan keagamaan lain yang formal," tulis PGI dalam keterangan tertulisnya.


Dokumen (Istimewa)

Keberadaan aturan itu melahirkan petisi online. Ribuan orang sudah memprotes rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukkan aturan soal sekolah minggu ke dalam RUU Pesantren. Sebuah petisi online dengan tajuk 'Negara Tidak Perlu Mengatur Sekolah Minggu dan Katekisasi' dibuat seseorang dengan akun @Jusnick Anamofa di change.org. Hingga Jumat (26/10), pukul 13.00 WIB, petisi itu telah ditandatangani lebih dari 72 ribu orang. Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR dan Presiden Joko Widodo.

Komisi VIII DPR mengaku sudah siap mendiskusikan keberatan PGI tersebut. Lagipula masukan dari masyarakat memang diperlukan untuk sebuah aturan sebelum ketuk palu. DPR dalam waktu dekat akan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PGI hingga KWI.

Tag: jaga toleransi ketua dpr

Bagikan: