PGI Tolak Penyelenggaraan Sekolah Minggu Harus Ada Izin

Tim Editor

Suasana sekolah minggu di HKI Juanda (Foto: Christopan)

Jakarta, era.id - Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) mengkritisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan. Ada salah satu pasal mengatur syarat yang harus dipenuhi gereja untuk membuat Sekolah Minggu dan Katekisasi.

Dalam Pasal 69 di ayat (1), RUU ini mengakui Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja dan Katekisasi, masuk sebagai jalur pendidikan Kristen nonformal. Namun dua ayat berikutnya (3) dan (4) menjadi pertanyaan besar dari PGI.

(3) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta didik.
(4) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).



"Nampaknya RUU ini tidak memahami konsep pendidikan keagamaan Kristen di mana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan ada pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja," tulis PGI dalam pernyataan resminya, Kamis (18/10).

PGI pada intinya tidak mempersoalkan keberadaan RUU Pesantren ini. Pendidikan keagamaan formal seperti pesantren, madrasah, sekolah teologi dan sejenisnya sebagai bagian dari pendidikan nasional telah memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa. 

Masalahnya, PGI juga menilai kalau selama ini pengembangan institusi pendidikan berbasis agama tersebut kurang mendapat dukungan dari negara. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan di dunia pendidikan di mana pendidikan formal lainnya mendapat dukungan penuh dari negara. 

"PGI memahami perlunya UU yang menjadi payung hukum bagi negara dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada pesantren dan pendidikan keagamaan lain yang formal," tulis PGI lagi.




Suasana sekolah minggu di HKI Juanda (Foto: Christopan)

Namun yang jadi masalah, syarat untuk penyelenggaraan Sekolah Minggu dan Katekisasi dalam RUU itu terasa janggal. Keduanya adalah proses interaksi edukatif yang dilakukan gereja-gereja di Indonesia dan masuk dalam kategori pelayanan ibadah bagi anak-anak dan remaja.

Dengan melihat syarat pendirian pendidikan keagamaan dengan memasukkan syarat peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang serta harus mendapat izin dari Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota maka hal tersebut tidak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja-gereja di Indonesia. Padahal kandungan RUU hendak menyetarakan Sekolah Minggu dan Katekisasi dengan model pendidikan pesantren. 

"Sejatinya, Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan izin karena merupakan bentuk peribadahan," tegas PGI.

"PGI mendukung Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini menjadi undang-undang sejauh hanya mengatur kepentingan Pendidikan formal dan tidak memasukkan pengaturan model pelayanan pendidikan nonformal gereja-gereja di Indonesia," tutup PGI.

Muncul Petisi Online

Keberadaan aturan itu melahirkan petisi online. Ribuan orang sudah memprotes rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukkan aturan soal sekolah minggu ke dalam RUU Pesantren. Sebuah petisi online dengan tajuk 'Negara Tidak Perlu Mengatur Sekolah Minggu dan Katekisasi' dibuat seseorang dengan akun @Jusnick Anamofa di change.org. Hingga Jumat (26/10), pukul 13.00 WIB, petisi itu telah ditandatangani lebih dari 72 ribu orang. Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR dan Presiden Joko Widodo.

Komisi VIII DPR mengaku sudah siap mendiskusikan keberatan PGI tersebut. Lagipula masukan dari masyarakat memang diperlukan untuk sebuah aturan sebelum ketuk palu. DPR dalam waktu dekat akan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PGI hingga KWI.

 

Tag: jaga toleransi

Bagikan: