Menunda RUU KUHP untuk Sementara

Tim Editor

Presiden Joko Widodo (Foto: Twitter @Jokowi)

Jakarta, era.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Jumat (20/9/2019). Jokowi melihat ada sekitar 14 pasal yang harus ditinjau ulang dan meminta pengesahan RUU KUHP itu dilanjutkan periode 2019-2024.

Jokowi meminta Menkumham Yasonna Laoly untuk menambah masukan dan mengumpulkan usulan dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan RUU KUHP yang ada. DPR sepakat dengan penundaan ini. Ketua DPR Bambang Soesatyo menerangkan, penundaan dilakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. 

Bambang juga sepakat, masih ada pasal-pasal yang mendapat kritik masyarakat. Karena itu penundaan ini akan digunakan pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan. 

Politikus Partai Golkar ini mengaku sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pimpinan fraksi untuk mengkaji kembali RKUHP.  Dia meminta, pemerintah dan DPR melakukan sosialisasi kembali beberapa pasal yang masih pro-kontra di tengah masyarakat.

"Saya enggak tahu pasal apa saja, tapi antara lain soal kumpul kebo, soal kebebasan pers, penghinaan kepala negara dan sebagainya," ujar Bambang.

Dia juga tidak bisa memastikan kapan RUU KUHP akan disahkan jadi UU. Meski begitu, ia menegaskan, RUU KUHP batal dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan tingkat II pada Selasa (24/9).


Gedung DPR (era.id)

Bambang menambahkan, Komisi III DPR sebagai pihak memberikan persetujuan di tingkat I akan segera rapat dengan Badan Musyawarah (Bamus) mengenai permintaan penundaan dari presiden ini.

"Kita akan lihat kembali, karena kita akan bawa ini ke Bamus hari Senin untuk kita minta masukan dari pimpinan fraksi melalui rapat Bamus," ujarnya.

Anggota Komisi III dari fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad setuju dengan penundaan ini. Kata dia, ini sejalan dengan sikap partainya. 

"Gerindra menyambut baik (penundaan RUU KUHP). Karena kami lebih dulu sebenarnya berupaya agar RUU KUHP yang kontroversial itu tidak segera diundangkan dalam pembahasan tingkat II," lanjutnya.

Sementara, anggota komisi III dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu akan mempertimbangkan usulan dan permintaan presiden terkait penundaan pengesahan RKUHP.

Masinton menerangkan, RUU KUHP ini baru selesai di tingkat I, yaitu di alat kelengkapan dewan atau komisi. Karenanya, perlu dilanjutkan untuk diambil keputusan di tingkat II atau Rapat Paripurna.

"Nah, dalam peraturan tata tertib DPR, usulan menuju ke Paripurna harus melalui tahapan badan musyawarah (Bamus) pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi tentang persetujuan agenda pembahasan dalam sidang paripurna," kata dia.

Menurut Masinton, ke depannya, DPR dan pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait pasal-pasal krusial yang mendapatkan penolakan.

Panitia Khusus (Pansus) RUU KUHP menyelesaikan pembahasan dan perumusan RUU tersebut pada Minggu (15/9). Kemudian pada Rabu (18/9), Komisi III bersama pemerintah menyepakati pengambilan keputusan tingkat I.

Di dalam proses pembahasan hingga akhirnya disetujui pada pengambilan tingkat I, masyarakat mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan RKHUP ini. Mereka menilai aturan ini tidak layak dan memiliki banyak kekurangan. RKUHP dianggap meresahkan karena isi dari hukumnya malah tidak sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat sekarang.

Bahkan, beberapa hari ini, mahasiswa maupun masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak RUU KUHP. Tak hanya itu, petisi agar Presiden Joko Widodo menolak RUU KUHP di rapat paripurna DPR RI juga terus bertambah dukungan.

Hingga hari ini, Jumat (20/9), pukul 06.14 WIB, petisi yang diunggah di change.org dengan judul 'Presiden Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna DPR' serta #SEMUABISAKENA itu sudah diteken oleh lebih 410 ribu orang.

Tag: rkuhp adalah ketua dpr jokowi

Bagikan: