Tim Editor
"Mendukung sistem demokrasi dan proses demokratisasi sebagai mekanisme politik kenegaraan dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan profesional, konstitusional, adil, jujur dan berkeadaban," ujar Sekjen PB Nahdlatul Ulama, Helmy Faishal saat membacakan pernyataan bersama di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Pernyataan Helmy itu bagian dari Pernyataan Bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dua elit ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut melakukan pertemuan tertutup di kantor PP Muhammadiyah.
Pertemuan ini merupakan kunjungan balasan dari elit NU setelah pada Mei 2018 para pimpinan Muhammadiyah bertandang ke kantor PBNU di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Kedua ormas ini mendorong agar semua pihak mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional. Semuanya demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai agama, Pancasila dan kebudayaan luhur Indonesia.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta semua pihak agar mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik.
Kontestasi politik, supaya berlangsung damai, cerdas, dewasa serta menjunjung tinggi keadaban serta kepentingan bangsa dan negara. Dia mengajak setiap elemen bangsa untuk menghindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama.
"Kami percaya rakyat dan para elite Indonesia makin cerdas, santun dan dewasa dalam berpolitik," katanya.
