Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai peraih Nobel Perdamaian 2022-2023 di Norwegia. Dia bahkan berharap usulannya ini mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.
"Saya dengan ini akan secara resmi mengajukan nominasi NU-Muhammadiyah sebagai wakil Indonesia untuk penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2022 atau 2023. NU-Muhammadiyah layak memerima penghargaan Hadiah Nobel Perdamaiann pada 2022-2023," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Sebagai bentuk keseriusannya demi mewujudkan usulan tersebut, Cak Imin akan mengambil membentuk tim teknis untuk menulis surat pencalonan resmi dan mengirimkannya kepada panitia di Parlemen Norwegia.
Cak Imin juga akan meminta Presiden Jokowi memberikan surat dukungan resmi kepada pencalonan tersebut. Sebab menurutnya, Presiden juga sangat berhak mengajukan pencalonan dan atau memberikan dukungan kepada nominasi.
"Saya sungguh-sungguh mengajak semua kalangan dan wabil khusus bersama Prediden Jokowi, memohon beliau memberi support sepenuhnya," kata Cak Imin.
"Terakhir, kami akan bertemu dengan Dubes Norwegia di Jakarta untuk menyerahkan surat pencalonan tersebut. Kami juga akan menemui dan berdialog dengan Ketua Parlemen Norwegia di Oslo untuk menyerahkan pencalonan tersebut," imbuhnya.
Adapun alasan Cak Imin mengusulaan NU-Muhammadiyah dapat menerima Nobel Perdamaian 2022-2023 karena kedua oraganisasi tersebut sudah banyak mengukir prestasi dan jasa besar bagi perdamaian di Indonesia dan dunia. Salah satunya, mewujudkan Indonesia yang damai, toleran dan bersatu.
Dengan ajaran Islam yang rukun dan welas asih, maka NU-Muhammadiyah telah merajut dan merawat kompatibilitas antara Islam dan Demokrasi, Perdamaian, Pencegahan Konflik dan Kebebasan beragama dan Berkeyakinan.
"Berkat NU-Muhammadiyah, Indonesia dapat menjadi contoh negara dengan penduduk muslim terbesar dan menjalankan sistem demokrasi dan negara yang stabil dan aman," kata Cak Imin.
Kedua, NU-Muhammadiyah telah bertahun-tahun aktif berkontribusi melakukan upaya-upaya perdamaian, bantuan kemanusiaan dan advokasi secara internasional untuk membuat dunia lebih damai seperti, membela dan memulihkan hak-hak kaum minoritas.
NU misalnya, melalui Gus Dur memulai World Conference on Religion and Peace (WCRP). Selain itu juga telah hadir mengupayakan penyelesian konflik di Israel-Palestina dan Afghanistan. NU juga mempelopori International Conference of Islamic Scholars (ICIS), International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISMIL).
Muhammadiyah juga telah bertahun-tahun aktif menjadi anggota International Counter Group (ICG) dan Center for Dialogue and Coorporation among Civilisations (CDCC). Muhammadiyah telah bertahun-tahun berperan aktif dalam resolusi konflik di berbagai negara seperti konflik Moro dengan Pemerintah Filipina, Afrika Tengah dan berbagai gerakan kemanusiaan lainnya seperti di Nigeria, Thailand, Myanmar dan Palestina.
“NU-Muhammadiyah telah berjasa dan memainkan andil besar dalam memajukan dan mewujudkan narasi dan praktik Islam damai, islam toleran (Islam Rahmatan Lil alamin dan Islam Washathiyah), tidak saja di tingkat Indonesia tetapi juga di tingkat global dalam berbagai forum internasional dan lembaga pendidikan Internasional,” paparnya.
Lebih lanjut, dalam berbagai bentuk dan kegiatan, NU-Muhammadiyah telah memberi pengertian, memberi contoh, dan menularkan ajaran, nilai-nilai, dan praktik Islam damai dan Islam toleran kepada para warga negara, sarjana, pemuka agama dan pengambil kebijakan di negara-negara muslim termasuk di Pakistan, Afganistan, Tunisia, Malaysia dan lainnya. Termasuk di dalamnya ajaran tentang hak-hak perempuan dan keseteraan kaum perempuan.
NU-Muhammadiyah telah berjasa besar dalam memulihkan demokrasi dan hak asasi manusia tahun 1998; mengakhiri masa rezim otoriter Soeharto selama 30 tahun. Pemulihan demokrasi, artinya pemulihan hak sipil dan hak Ekosob kepada seluruh warga Indonesia, sejalan dan dijamin oleh UUD 1945 dan Universal Declaration of Human rights (UUDR).
Sejarah telah mencatat, di antaranya, para tokoh dan cendekiawan NU-Muhammadiyah telah ikut aktif menjadi penggerak dan pemrakarsa berbagai kebijakan publik dan UU yang menandai pulihnya sistem demokrasi dan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia. Di antaranya: UU Hak Asasi Manusia, Penghapusan Diskriminasi kepada Etnis China, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Antikorupsi dan sebagainya.
“NU-Muhammadiyah aktif dalam pengembangan Islam nusantara dan Islam berkemajuan sebagai cara membendung berbagai gerakan-gerakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam dan bertolak belakang dengan ajaran dan nilai nilai Islam. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang memajukan Moderasi Beragama,” katanya.
Dalam konteks pembangunan global, NU-Muhammadiyah telah aktif ikut serta melaksanakan tujuan pembangunan global SDG 2030, yang harus dicapai hingga tahun 2030. Selama lebih dari 70 tahun, NU-Muhammadiyah telah berjasa dalam menyediakan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan dukungan kemanusiaan bagi mereka yang kurang mampu.
“Melalui Pondok-pondok pesantren, rumah sakit-rumah sakit, dan sekolah-sekolah dasar hingga menengah serta pendidikan tinggi. Kedua organisasi tersebut telah membangun SDM Indonesia, kesetaraan hak-hak perempuan dan kemandirian sosial ekonomi Indonesia. Ini semua merupakan praktik yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030,” pungkas Cak Imin.
