Tim Editor
"Ini malah memunculkan bibit-bibit perpecahan, itu yang tidak kita inginkan," tegas Nurdin di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa(19/12/2017).
Nurdin kemudian meminta ketika ada perombakan kepengurusan, maka hal itu perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan partai.
"Sangat tergantung sama kebutuhan partai, oleh karena itu diberi kewenangan kepada ketua umum untuk melakukan revitalisasi, itu kalau disetujui oleh Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa)," jelasnya.
Dia juga meminta supaya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan revitalisasi ini sesuai dengan kepentingan yang diperlukan.
"Pasti berbagi kepentingan, dari 310 pengurus, bisa saja tersisa 20 persen, 30 persen karena kepentingan, itu hal yang normal juga," ujarnya.
Meski demikian, Nurdin mengaku tak masalah jika jabatannya di DPP Partai Golkar hilang setelah ada revitalisasi. Menurut Nurdin, jabatan adalah sebuah amanah yang tidak akan pernah abadi. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Airlangga jika memang ingin melakukan revitalisasi terhadap posisinya.
"Kalau memang ketua umum menghendaki, enggak ada masalah," ungkapnya.
