Tim Editor
ERA.id - Ketua bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyinggung soal etika atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang membolehkan pejabat publik, termasuk kepala negara memihak dan berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).
"Ini soal moral etik berbangsa," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Dia meminta masyarakat cerdas melihat posisi Jokowi saat ini. Meskipun tak ada larangan aturan, namun belakangan sejumlah kelompok kerap mendesak agar Jokowi tidak mempraktikan cara-cara nepotisme.
Anggota Komisi II DPR RI itu menegaskan, tak bisa dipungkiri bahwa Jokowi mulai berpihak terhadap pasangan calon tertentu. Apalagi, putra sulungnya yaitu Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Ya kan dalam konteks apa dulu? Presiden sebagai capres, atau presiden itu sendiri ada dalam partai politik yang mencalonkan capres-cawapres," katanya.
"Kan Pak Jokowi sekarang dalam posisi sebagai apa? Sebagai presiden yang selama ini dikhawatirkan dan diminta oleh rakyat itu adalah untuk menghindari terjadinya KKN," imbuh Komarudin.
Dia lantas menyindir, sikap Jokowi ini baru pertama kali terjadi di dunia. Di mana seorang presiden aktif, sibuk mengkampanyekan anaknya untuk meneruskan kepemimpinannya.
Praktik nepotisme seperti itu, menurutnya harus dihindari.
"Kalau bapaknya presiden aktif, mengkampanyekan anaknya menjadi presiden, itu baru pertama kali terjadi di dunia. Itu harus dihindari," tegasnya.
Selain itu, dia juga menyoroti pernyataan Jokowi yang bertolak belakang dengan ucapannya saat menghadiri sidang tahunan MPR RI 2023. Dalam forum tersebut, Jokowi tegas menyampaikan sikapnya harus netral sebagai kepala negara.
"Ini kan saya bicara soal etik dan moral bernegara. Etik itu di atas hukum di atas perundangan-undangan, etik itu soal kepatutan, kepantasan, pantas patut kita lakukan," kata Komarudin.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi merespons sorotan publik terhadap keikutsertaan sejumlah menterinya di Kabinet Indonesia Maju sebagai tim sukses salah satu pasangan calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Jokowi, setiap pejabat publik juga merupakan pejabat politik, termasuk presiden. Mereka boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
"Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, presiden tuh boleh lho memihak," tegas Jokowi di Terminal Selatan, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1) pagi.
Mantan wali kota Solo itu bahkan memberi sinyal terbuka untuk turun kampanye. Hanya saja dia enggan berterus terang apakah pernyataannya itu menandakan keberpihakan terhadap paslon tertentu.
Hal itu disampaikan Jokowi dihadapan Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.
