Tim Editor
"Sampah di laut adalah persoalan besar umat manusia," kata Susi Pudjiastuti dikutip dari Antara, Kamis (22/11/2018).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kata Susi telah melakukan berbagai hal semaksimal mungkin, misalnya dengan terus-menerus mengampanyekan betapa sampah laut amat berbahaya bagi peradaban umat manusia.
Ia mencontohkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP telah melakukan sejumlah aksi seperti membagikan jaring di sejumlah muara sungai agar sampah tidak keluar dari aliran sungai menuju lautan lepas.
Meski regulasi untuk melarang penggunaan plastik bukan menjadi wewenang KKP, pihaknya tetap mendukung dan mendorong berbagai pemda agar mengeluarkan aturan yang terkait hal tersebut.
Susi mengutarakan harapannya agar semakin banyak masyarakat yang menyadari dan tidak lagi menggunakan beragam jenis plastik dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengajak masyarakat di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara mengatasi permasalahan sampah plastik di lautan.
"Penting bagi kita untuk terus meningkatkan kerja sama di bidang maritim. Salah satu isu yang menjadi tantangan bagi semua negara antara lain 'marine plastic debris'," kata Presiden Jokowi dalam penyataannya saat jamuan makan siang KTT Asia Timur (EAS) di Pusat Konvensi Suntec, Singapura, Kamis (15/11).
Menurut presiden, laut dan samudera merupakan tanggung jawab dan masa depan seluruh negara. Dalam KTT Ke-13 EAS, Indonesia mengusulkan perlunya kerja sama pihak terkait upaya mengatasi sampah plastik di laut.
Indonesia juga mengajukan konsep Pernyataan Pemimpin EAS dalam Memberantas Sampah Plastik Laut sebagai salah satu dokumen hasil KTT Ke-13 EAS.
Presiden menjelaskan Indonesia berupaya menugaskan badan terkait di ASEAN untuk mengimplementasikan pernyataan kepada rencana aksi regional untuk penanganan sampah plastik.
"Indonesia menyampaikan penghargaan kepada EAS yang telah menyetujui usulan Indonesia, yakni EAS Leaders' Statement on Combating Marine Plastic Debris," ujarnya.
