Tim Editor
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyebut, untuk meraih dukungan dari masyarakat di Jawa Barat, kubunya sudah punya cara tersendiri. Salah satunya menggandeng tokoh dan guru agama. Hal ini dirasa sangat penting, mengingat pada 2014 yang lalu Jokowi kalah di Jawa Barat karena isu SARA dan politik identitas.
"Kita menggunakan potensi kiai, ustad dan guru agama yang ada untuk berkampanye atau membawa penjelasan soal Pak Jokowi yang lebih proporsional dan benar," kata Karding kepada era.id, Jumat (23/11/2018).
"Selama ini kan karena politik identitas yang berkembang, Pak Jokowi dituduh macam-macam dan seakan-akan Pak Jokowi ini musuh Islam. Padahal sesungguhnya, yang terjadi kan diputarbalikan faktanya," tambahnya.
Ketua DPP PKB ini menyebut, tim pemenangan paslon nomor urut 01 ini berkonsentrasi untuk melawan isu yang berbentuk kampanye hitam. Karding menerangkan, strategi yang akan digunakan adalah dengan menjelaskan kinerja Jokowi di masa kepemimpinannya dan menjawab tudingan yang dilemparkan dari kubu penantang dengan data dan fakta.
"Kita akan garap dengan khusus. Satu menjelaskan soal prestasi Pak Jokowi, kedua menampik dan menjawab secara data dan bukti tuduhan. Misalnya Pak Jokowi itu PKI, Pak Jokowi itu anti Islam, kriminalisasi ulama, Pak Jokowi itu menjual negara di asing, pro tenaga kerja asing, dan lainnya itu harus dijawab secara baik oleh mereka yang kita bekali terkait isu yang saya sebut," ujar Karding.
Tim Jokowi-Ma'ruf sebut ada politisasi masjid
Selain terus melawan isu sara dan hoaks untuk raup suara di wilayah Jabar maupun wilayah terdampak isu tersebut, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin juga telah mengendus adanya gerakan politisasi di masjid. Gerakan ini, disebut-sebut terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya.
"Jakarta ini memang dan beberapa kota lainnya ada satu masalah, orang kampanye itu di masjid. Banyak laporan yang masuk begitu," jelas Karding.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB ini juga minta agar Bawaslu bisa mengawasi praktik kampanye masjid tersebut. Tak hanya Bawaslu, Karding juga minta agar Dewan Masjid Indonesia bisa turun tangan sebab kampanye di tempat ibadah juga sudah dilarang oleh undang-undang.
"Jangan gunakan masjid untuk berkampanye. Begitu juga Dewan Masjid Indonesia harus turun. Jangan gunakan masjid untuk provokasi dengan dalih hadits dan Alquran lalu memprovokasi. Enggak boleh itu, karena itu kan dilarang undang-undang. Begini ini juga harus diawasi oleh Bawaslu jangan dibiarin," kata dia.
