Tim Editor
Kubu capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak terima dibilang begitu. Kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, pernyataan ketua umum Partai Gerindra bertolak belakang dengan dengan fakta yang ada.
"Itulah Pak Prabowo, dia selalu bicara terbalik dari fakta-fakta yang sering dilakukannya," kata Karding kepada wartawan, Jumat (30/11/2018).
Sebagi perbandingan, ketua DPP PKB ini menyinggung kader Partai Gerindra yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.
"Dia menyatakan jangan korupsi di Indonesia besar tapi di partainya banyak caleg-caleg seperti itu yang terdaftar kembali," ungkapnya.
"Bahkan masa lalunya diduga kuat karena bagian dari rezim Soeharto juga tentu tidaklah sebersih Pak Jokowi jika dibandingkan dan lain sebagainya," imbuh anggota Komisi III DPR RI ini.
Baca Juga : Prabowo: Korupsi Indonesia Seperti Kanker
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto juga sependapat dengan pernyataan Karding. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Prabowo tidak menunjukkan kekonsitenannya dalam berbicara.
"Keluar negeri bicara seperti itu tapi me-manage Gerindra, Pak Prabowo enggak berani mencoret mereka yang punya masalah hukum. Jadi orang melihat bedanya retorika dan tindakan nyata, ini yang kami sayangkan. Mencoret caleg-caleg korupsi saja Pak Prabowo enggak bisa, mengatakan kita stadium empat," ungkap Hasto.
Supaya kalian tahu, berdasarkan data yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Gerindra mengusung enam calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi. Enam caleg itu terdiri dari tiga DPRD Provinsi, dan tiga caleg DPRD Kabupaten Kota.
Tiga caleg eks koruptor DPRD Provinsi itu antara lain, Mohamad Taufik dari Dapil DKI 3, Herry Jones Kere dari Dapil Sulawesi Utara, dan Husen Kausaha dari Dapil Maluku Utara.
Sementara tiga caleg eks koruptor lainnya dari DPRD Kabupaten/Kota yaitu, Alhajad Syahyan dari Dapil Tanggamus, Ferizal dari Dapil Belitung Timur, dan Mirhammuddin dari Dapil Belitung Timur.
