Jokowi-JK Diminta Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Tim Editor

Peringatan Hari HAM di Komnas HAM (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Pada peringatan hari HAM Internasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyerahkan beberapa butir rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo melalui wakilnya Jusuf Kalla soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan rekomendasi utama mereka adalah meminta agar presiden dapat memastikan Jaksa Agung untuk menyelesaikan 10 kasus pelanggaran HAM yang hingga saat ini belum tuntas. 

"Semakin lama penyelidikan maka semakin sulit barang bukti diperoleh. Para korban dan saksi atas peristiwa tersebut makin tua dan banyak yang meninggal. Makin lama diselesaikam makin sulit diselesaikan dan akibat pada terabaikannya hak-hak dan pemulihan korban terutama perempuan dan anak," ujar Ahmad di Kantor Komas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

Komnas HAM juga meminta Jokowi melakukan rekonsiliasi bedasarkan UU yang berlaku. Karenanya, ia mengharapkan Jokowi menerbitkan Perppu khusus untuk mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Ahmad juga meminta agar presiden memastikan konsep dalam pelaksanaan reformasi agraria melalui pembangunan infrastuktur, sehingga presiden diharpakan memeberikan alternatif penyelesaian konflik agraria yang ada.

"Presiden memastikan adanya alternatif penyelesaian konflik agraria, langsung dikendalikan oleh presiden berdasarkan pada prinsip penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM," ujarnya.



Rekomendasi selanjutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan daerah yang bertentangan dengan HAM. Presiden diharapkan dapat memastikan kebebasan beragama di setiap daerah.

Terakhir, Ahmad memberikan rekomendasi bagi kelangsungan Komnas HAM. Presiden diharapkan menerbitkan Kepres yang memastikan pihak terkait pelanggaran HAM dapat menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Selain itu, Komnas HAM juga meminta perubahan UU untuk perbaikan sarana prasarana.

"Presiden dukung kelembagaan dan keamanan Komnas HAM melalui isi UU 39 tahun 1999 tentang HAM dan no 26 tentang pengadilan HAM dan penguatan sarana dan pra sarana untuk penguatan Komnas HAM," pungkasnya.

Tag: komnas ham fahri hamzah

Bagikan: