Tim Editor
"Pikiran bahwa pemerintah pusat ini mengambil kekayaan Papua, itu sama sekali tidak. Justru Pemerintah menyubsidi Papua luar biasa, sama (seperti) kita menyubsidi Aceh juga," kata Wapres JK kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, dilansir Antara, Selasa (11/12/2018).
Wapres menegaskan bahwa kekayaan alam dari tanah Papua telah diberikan kepada masyarakat setempat, baik melalui dana transfer daerah, dana otonomi khusus, maupun pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Jokowi/JK.
Bagi hasil dari keuntungan Freeport merupakan salah satu contoh besarnya perhatian pemerintah pusat ke Papua.
Wapres menjelaskan dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan Freeport pada tahun 2017.
"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di atas Rp10 triliun. Dahulu pernah Rp18 triliun, sekarang di bawah itu. Yang lain katakanlah penghasilan ke pusat mungkin Rp20 trilun hingga Rp25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp100 triliun," jelas Wapres.
Wapres mengatakan bahwa upaya dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar juga sudah sering untuk mencari solusi pembangunan Papua. Namun, tidak jarang juga upaya pendekatan pemerintah pusat tersebut "ditunggangi" kepentingan politik oleh kelompok tertentu yang menginginkan kemerdekaan Papua.
Terkait akan hal itu, Wapres menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan memberikan kemerdekaan bagi Papua.
"Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya apa yang bisa didialogkan lagi? Semua sudah dikasih ke Papua, kecuali kemerdekaan," ujarnya.
