Tim Editor
Sebab, pada saat pembahasan soal kotak suara itu di DPR beberapa waktu yang lalu, sejumlah partai politik pun ikut membahasnya dan telah disetujui seluruh fraksi di DPR.
Sekjen PDI Perjuangan itu juga menyebut, munculnya polemik berkaitan kotak suara yang dianggap rentan itu hanyalah pencarian isu belaka.
"Demokrat membahas, Gerindra membahas, PDIP membahas, semua membahas. Hanya di tengah jalankan rasanya mereka mencoba mencari isu-isu apa yang bisa dimainkan," ungkap Hasto di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kala, Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).
Hasto menilai, ini adalah upaya melemahkan KPU. Sebab, penggunaan kotak suara dengan material tersebut sudah dilakukan sejak lama. Selain itu, untuk mengantisipasi kecurangan, KPU juga akan dibantu oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pemungutan suara ke depan.
"Bawaslu juga sudah punya sistem pengawasan di TPS jadi kualitasnya dalam desainnya sudah kita tingkatkan bersama," jelas Hasto.
Politisi PDI Perjuangan ini pun menyebut, partainya juga akan mengawasi secara seksama perihal penggunaan kotak suara. Tentu dibantu oleh pihak-pihak lain seperti petugas TPS maupun saksi. Nantinya, Hasto menyebut, para saksi yang bertugas di masing-masing TPS akan membuat rekapitulasi yang jika terjadi sengketa bisa dijadikan sebuah bukti.
Sehingga, hal inilah yang lantas membuat kubu Jokowi-Ma'ruf Amin merasa bingung. Bukan apa-apa, karena pembahasan ini sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari.
"Kalau saksinya bagus, pengawasannya bagus, mengapa kita harus ribut sekarang? Sementara dulu juga mereka menerima dan ini semua sudah melalui pembahasan di DPR," ungkapnya.
Hasto sempat menduga, jika polemik kotak suara dengan material kardus ini akan dijadikan alasan jika nantinya paslon yang diusung Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kalah di Pilpres 2019 mendatang. "Itu artinya, Gerindra siap kalah," tutupnya.
