Tim Editor
Rencananya, Ma'ruf memenuhi undangan dari para ulama dan santri Nahdatul Ulama (NU) serta sejumlah tokoh masyarakat. Acara itu akan diikuti peserta yang datang dari Kota Sukabumi serta Kabupaten Cianjur.
"Kita akan melakukan konsolidasi, dengan tujuan dalam rangka mengawal NKRI, menjaga kondusivitas keadaan terutama menghadapi 2019 sebagai tahun politik," kata Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).
Dalam kunjungan itu, Ma'ruf juga bilang dirinya punya misi khusus untuk menjelaskan soal komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo pada masyarakat wilayah Sukabumi dan sekitarnya.
Apalagi, menurut mantan Rais Aam PBNU itu, pembangunan infrastruktur sudqh dilakukan dengan masif. Bahkan yang terbaru, Presiden Jokowi baru saja meresmikan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi I yang pintu keluarnya ada di wilayah Cigombong. Tak hanya itu, pembangunan seksi II juga sedang dilaksanakan.
"Jalan tol itu urat nadi Sukabumi. Kalau dulu bisa 5 jam ke Sukabumi. Sekarang kalau lancar bisa 2,5 jam dari Jakarta. Memang sekarang belum sampai Sukabumi langsung, tapi sudah dimulai" jelas Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.
Selain jalan tol, ada juga proyek yang sedang dikerjakan yaitu jalur kereta api lajur ganda atau double track ke Sukabumi dan sekitarnya. Bahkan, nantinya sebuah lapangan terbang bagi pesawat perintis juga akan dibangun di Sukabumi.
Semua pembangunan itu, Ma'ruf bilang, akan memberi akses kemudahan bagi arus manusia dan barang dari dan ke wilayah itu. Selain itu, dampak ekonomi dari pembangunan tersebut juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi Pemerintahan Pak Jokowi sebenarnya sangat memanjakan Sukabumi," jelasnya.
Misi khusus ini juga dinilai sangat penting bagi Ma'ruf. Sebab, banyak kubu lawan politik banyak menyebar fitnah dan kabar hoaks soal pemerintahan Jokowi. Sehingga, ia berharap masyarakat Sukabumi dapat melihat kinerja pemerintahan saat ini dengan cara obyektif sesuai fakta di lapangan.
"Jangan karena isu miring, manfaat-manfaat yang diberikan Pemerintah jadi tak ditengok hanya karena terprovokasi," tutupnya.
