Tim Editor
Dilansir South China Morning Post, Rabu (26/12/2018), Parlemen yang ditunjuk junta di Thailand menerangkan, sebuah negara yang hingga tahun 1930-an memiliki tradisi menggunakan ganja untuk menghilangkan rasa sakit dan kelelahan, memilih untuk mengubah Undang-Undang Narkotika tahun 1979 dalam sesi ekstra parlemen sebelum liburan tahun baru.
"Ini adalah hadiah tahun baru dari Majelis Legislatif Nasional kepada pemerintah dan rakyat Thailand," kata Somchai Sawangkarn, ketua komite perancang undang-undang, dalam sesi parlemen yang disiarkan televisi.
Sementara negara-negara dari Kolombia hingga Kanada telah melegalkan ganja untuk penggunaan medis atau bahkan rekreasi.
Ganja sebagai obat tetap ilegal dan tabu di sebagian besar Asia Tenggara, bahkan beberapa di antaranya memiliki aturan yang paling keras di dunia. Misalnya, kurir ganja dapat dikenakan hukuman mati di Singapura, Indonesia dan Malaysia.
Tetapi di Thailand, kontroversi utama legalisasi ganja ini adalah melibatkan permintaan paten oleh perusahaan asing yang dapat memungkinkan mereka untuk mendominasi pasar, mempersulit pasien Thailand untuk mengakses obat-obatan dan bagi peneliti Thailand untuk mengakses ekstrak ganja.
"Kami akan menuntut agar pemerintah mencabut semua permintaan ini sebelum undang-undang itu berlaku," kata Panthep Puapongpan, Dekan Institut Pengobatan Integratif dan Anti-penuaan Rangsit.
Beberapa advokat Thailand berharap persetujuan aturan ini akan membuka jalan bagi legalisasi untuk penggunaan rekreasi.
"Ini adalah langkah maju pertama," kata Chokwan Chopaka, seorang aktivis dari Highland Network, sebuah kelompok advokasi legalisasi ganja di Thailand.
