Perlu Keberanian Mencabut Kumis Harimau

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Presiden Joko Widodo (Setneg.go.id)

Jakarta, era.id – Judul tulisan ini diambil dari kicauan Joko Widodo dalam akun twitternya, @Jokowi_do2 saat masih jadi Gubernur DKI Jakarta pada April 2013. Tulisannya untuk menggambarkan seorang pemimpin harus punya keberanian menentukan kebijakan dan keputusan.

“Begini, untuk menyelesaikan masalah sulit, perlu memahami masalah itu secara detail. Mengetahui kelemahan masalah kemudian dikerjakan dengan penuh kesabaran. Kalau mau cabut bulu harimau itu bisa," kata Jokowi, 23 April 2013.

Nah, kini, Jokowi berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Seorang pembantunya, Airlangga Hartarto, merangkap jabatan Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar.

Secara aturan, tidak ada yang dilanggar Airlangga saat merangkap tugas di partai dan kabinet. Tapi soal etika, lain cerita. Apalagi Jokowi sering mengatakan menteri-menterinya enggak boleh rangkap jabatan supaya fokus bekerja.

“Tidak boleh rangkep-rangkep jabatan, kerja di satu tempat saja belum tentu bener,” ujar Jokowi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan menduanya Airlangga bisa merusak citra kabinet Jokowi yang diklaim ramping, terbebas dari bagi-bagi kekuasaan dan rangkap jabatan. Untuk menyelamatkan citra itu, cuma Jokowi yang megang kuncinya.

Posisi Jokowi dilematis karena Airlangga. Mempertahankan atau mencopot Airlangga sama-sama besar cost kehebohannya. Melepas Airlangga dari kabinet akan mengendurkan dukungan Golkar pada pemerintah dan Pemilu 2019, tapi membiarkan Airlangga merangkap jabatan juga akan melahirkan banyak kenyinyiran.

Menteri lain langsung nonaktif dari kepengurusan partai saat masuk kabinet, kenapa Airlangga enggak? 

Saat ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan langsung menyatakan nonaktif dari  PDIP. Sama halnya dengan Tjahjo Kumolo, langsung nonaktif dari Sekretaris Jenderal PDIP saat ditunjuk jadi Menteri Dalam Negeri. 

Dalam Kongres PDIP 2015, Puan kembali jadi Ketua Bidang Politik DPP PDIP, tapi langsung dinonaktifkan. Wiranto juga langsung melepas jabatan Ketua Umum Partai Hanura saat ditunjuk jadi Menkopolhukam.

“Soal komitmen, itu akan dirusak pemerintahan Jokowi sendiri atau dibiarkan, bola panasnya ada di Jokowi,” ucap Pangi. 

Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, tidak ada masalah dari posisi Airlangga yang memimpin Golkar dan Kemenperin. Bagi dia, situasi ini menguntungkan Airlangga dan Jokowi dalam hal kinerja dan politik.

“Saling menguntungkan, saya jamin 1.000 persen tidak akan mengganggu, malah saling memperkuat,” kata Idrus, kepada era.id, Jumat (29/12/2017).

Memegang komitmen memang susah. Sekarang tergantung Pak Jokowi, masih berani nyabut kumis harimau?

Tag: jokowi airlangga hartarto rangkap jabatan

Bagikan: