Tim Editor
"Pemerintah Jepang berkomitmen memberikan hibah pembangunan Jembatan Palu IV dan beberapa jembatan lainnya di Palu yang hancur akibat gempa dan tsunami, ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti di Jakarta dilansir Antara, Jumat (25/1/2019).
Sekjen Kementerian PUPR mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah aktif membantu dalam penelitian fenomena likuifaksi di Indonesia dan penyusunan Master Plan Kota Palu Baru.
Dalam mitigasi bencana, Indonesia juga belajar dari Jepang mengenai pelaksanaan kebijakan keamanan bangunan gedung sehingga tahan gempa. Indonesia sendiri, dikatakan Anita, telah memiliki peraturan keamanan bangunan gedung merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Dia yakin jika peraturan tersebut betul-betul diterapkan, jumlah bangunan yang roboh akibat gempa akan terus berkurang. Evaluasi dan penyempurnaan diperlukan. Seperti halnya di Jepang, evaluasi secara menyeluruh mulai tahap perencanaan apabila terjadi gempa besar, ujar Anita dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Pembangunan Infrastruktur ke-6 yang juga dihadiri Wakil Menteri Urusan Rekayasa, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang, Ichio Kikuchi.
Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan agenda tahunan sebagai tindak lanjut dari Memorandum Kerja Sama (MoC) Indonesia-Jepang periode 2016-2019 yang ditandatangani oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri MLIT Keiichi Ishii pada 29 Desember 2016.
Dalam pertemuan ini dibahas isu-isu terkait kerja sama infrastruktur Indonesia-Jepang yang dibagi menjadi lima kelompok kerja yakni kelompok kerja yakni Jalan, Sumber Daya Air, Sanitasi, Bangunan dan Permukiman dan Pembangunan Perkotaan.
Melalui forum ini, khususnya kelompok kerja bangunan dan permukiman, diharapkan terjadi dialog mendalam mengenai bagaimana Jepang mengembangkan dan menerapkan building code untuk bisa kita aplikasikan di Indonesia, kata Sekjen Kementerian PUPR.
