PDIP: Jargon 'Tanah Dikuasai Elite' Sudah Tak Laku

| 20 Feb 2019 12:11
PDIP: Jargon 'Tanah Dikuasai Elite' Sudah Tak Laku
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Wardhany/era.id)
Jakarta, era.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bilang, pernyataan capres nomor urut 01 Joko Widodo dalam debat capres pada Minggu (17/2), membuat jargon 'tanah dikuasai elite' yang sering dibunyikan kubu oposisi tak laku lagi.

Jawaban Jokowi pada debat soal penguasaan lahan yang begitu luas oleh Prabowo, justru menampilkan kebijakan politik pertanahan Jokowi yang berpihak pada perlindungan tanah untuk rakyat. Tak hanya itu, menurut Hasto, jawaban Jokowi tersebut juga dianggap memutarbalikkan logika soal 'tanah dikuasai elite' yang selama ini jadi jargon kampanye kubu 02 Prabowo-Sandiaga.

Bagi Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin ini, tak semua pemimpin bisa melakukan ini. Hanya pemimpin yang memikirkan rakyatnya saja, yang bisa melakukan praktik politik pertanahan dengan cara tidak membagi-bagi lahan seperti pemerintahan sebelumnya.

"Pemimpin yang memahami hakekat tanah untuk rakyat, dipastikan tidak akan mengambil kebijakan bagi-bagi lahan atau pemberian ijin besar-besaran atas penguasaan lahan kepada elit sebagaimana terjadi di pemerintahan sebelumnya," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/2/2019).

Dia juga menilai, politik pertanahan yang dilakukan oleh Jokowi saat ini membuat jargon 'tanah dikuasai elite' menjadi mudah dipatahkan. Apalagi, kubu paslon 02 yang menyebutkan jargon semacam ini justru mengelola lahan yang merupakan tanah negara.

"Sebab sosok seperti Prabowo dengan tanahnya yang begitu luas dan demikian halnya dengan Amien Rais dengan lahan-lahannya di Yogyakarta langsung mati kutu dan jargon kampanye tanah dikuasai elit pun menjadi tidak laku," ungkap Hasto.

Politikus PDI Perjuangan ini yakin, berpasangan dengan Ma'ruf Amin di pemerintahan yang akan datang membuat politik pertanahan Jokowi makin kuat. Soalnya, Ma'ruf dianggap Hasto, merupakan sosok ulama yang mampu meredam dan menyelesaikan konflik atas kepemilikan tanah.

Tak hanya itu, program sertifikasi tanah pun, disebut Hasto, akan makin masif dilakukan. Tujuannya, agar tanah milik masyarakat makin terlindungi dan membuat potensi ekonomi makin tumbuh. Sertifikasi lahan, Hasto bilang, adalah bukti negara hadir di era pemerintahan Jokowi.

"Pemimpin baik menempatkan hak rakyat atas tanah sebagai prioritas. Selamat tinggal jargon Prabowo. Sebab ternyata dia menjadi bagian dari segelintir elit yang menguasai lahan yang begitu luas tersebut," tutupnya.

Rekomendasi