Cakada dari TNI/Polri Harus Mundur

Tim Editor

Komisioner KPU Hasyim Asya'ri (Fitri/era.id)

Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Pendaftaran dimulai hari ini hingga 10 Januari mendatang.

Pendaftaran bisa dilakukan di kantor KPU Daerah (KPUD) terdekat. Untuk bakal calon gubernur bisa menyerahkan dokumen pendaftaran ke kantor KPUD tingkat provinsi. Sedangkan bakal calon bupati/wali kota bisa menyerahkan dokumen pendaftaran ke KPUD kabupaten/kota.

Ada perbedaan mekanisme pendaftaran bakal calon kepala daerah yang berasal dari kalangan TNI/Polri. Menurut Komisioner KPU, Hasyim Asya'ri, ada tiga dokumen yang perlu diserahkan bakal calon dari kalangan TNI/ Polri ke KPUD.

"Yang pertama surat pencalonan. Itu ada surat pernyataan kesediaan atau kesanggupan untuk mengundurkan diri dari jabatannya," kata Hasyim saat ditemui di markas KPU di daerah Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Hasyim, surat pengunduran diri sifatnya tak main-main. Sebab, surat itu tak bisa ditarik kembali.

"Kemudian, setelah penetapan paslon (pasangan calon), dilakukan penyerahan dokumen berupa surat keterangan dari pimpinannya atau lembaganya yang berwenang untuk memberhentikan yang bersangkutan," lanjut Hasyim.

Hasyim menjelaskan, surat pengunduran itu harus diserahkan kepada KPUD H+5 setelah penetapan paslon.

"Terakhir (dokumen) yang ketiga H+60 setelah penetapan calon harus ada SK (Surat Keputusan) pemberhentian dari yang bersangkutan," kata Hasyim.

"Jadi pada prinsipnya orang-orang yang sudah dikualifikasi itu harus mundur ya harus mundur, tidak dapat ditarik kembali," tambahn dia.

Mau tahu siapa saja kalangan TNI/Polri yang ikut Pilkada 2018, tim era.id merangkumnya dalam infografis di bawah ini.

Tag: pilkada 2018

Bagikan: