Tim Editor
Perwakilan pemerintah yang hadir di antaranya, BNPB, DPRD Sumbawa, Bupati dan DPRD Sumbawa Barat, Bupati dan DPRD Lombok Utara, Timur, Barat Tengah dan Wali Kota dan DPRD Kota Mataram.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, hasil rapat kerja ini, DPR meminta pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Penanggulangan Bencana.
"Tim Pengawas DPR RI menganggap perlu penerbitan Perppu terkait penanggulan bencana untuk mempercepat pelaksanaan penanggulangan dampak bencana," katanya membacakan kesimpulan rapat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
DPR dan pemerintah menyepakati lima poin kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat kerja ini. Poin pertama adalah penerbitan Perppu.
"Kedua, Tim Pengawas DPR RI mengingatkan pemerintah memastikan kekurangan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Provinsi NTB sehingga pembiayaan pembangunan/perbaikan rumah dapat segera diselesaikan dengan memperhatikarn aspek kesehatan," kata Fahri.
Ketiga, Tim Pengawas DPR RI meminta pemerintah melakukan validasi dan verifikasi data penerima dana stimulan berdasarkan usulan terbaru dari pemerintah daerah beserta penyederhanaan persyaratan pembangunan rumah.
Keempat, Tim Pengawas DPR RI mendesak pemerintah melakukan pemutakhiran data penerima program PKH, PBI, JKN, dan program jaring pengaman sosial lainnya sehingga korban bencana yang berhak dapat mengakses seluruh program bantuan sosial yang dimaksud.
"Kelima, Tim Pengawas DPR RI meminta Pemerintah memperbanyak lembaga keuangan (bank) selain BRI dan meminta agar bank tidak menjadi lembaga verifikasi," tuturnya.
Sekedar informasi, dalam rapat hari ini hadir Kepala BNPB Doni Monardo, Perwakilan Kementerian Keuangan, Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, dan Kemensos. Selain itu, hadir juga Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar dan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid.
