Tim Editor
Jakarta, era.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar rapat pasca ditetapkannya Ketua Umum PPP, Romahurmuziy sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan suap jual beli jabatan di kementerian agama.
Rapat pelaksana harian yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin partai pada tingkat pusat ini, untuk menentukan sosok pengganti Romy sebagai ketua umum.
Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Maimoen Zubair merekomendasikan, satu nama sebagai pengganti Romy.
“Tadi itu mestinya pengganti wakil-wakil ketua umum, tapi ada kesepakatan rupanya semua enggak ada yang sanggup. Saya setuju kalau Pak Suharso jadi PLT. Wakil-wakil ketua umum tetap jadi wakil ketum sebagai waktu (kepemimpinan) Romy,” katanya, di DPP PPP, di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019).
Mbah Moen menjelaskan, rekomendasinya diberikan kepada Suharso Monoarfa ini karena sosoknya yang memiliki jabatan tinggi sebagai penasehat presiden.
Terkait dengan kasus yang menimpa Romy, dia mengaku, tidak ingin ikut campur. Katanya, ini merupakan urusan KPK dan sesuai dengan prosedur hukum.
“Kita harus menghormati hukum. Tapi kita punya partai harus diselamatkan. Saya, walau bagaimana pun saya datang ingin ada kemaslahatan dan proses hukum adalah hukum. Dan hukum untuk suatu kewajiban bagi siapapun sebagai bangsa Indonesia,” jelasnya.
Ini bukan kejadian pertama yang menimpa PPP di mana ketua umumnya tesangkut kasus hukum jelang pemilu. Sebelumnya, Suryadharma Ali juga tersandung kasus korpsi dana haji tahun 2014 saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ini ujian ya sama dengan keadaan sekarang. Kan enggak ada perselisihan antara umat Islam dengan non muslim. Tapi sesama Islam sendiri kadang ada perselisihan. Itu memang Allah menguji dan menciptakan, mengatur umatnya tanpa pandang itu muslim atau nonmuslim. Mengapa dulu Pak SDA lalu tadi lagi (Romy). Saya kecewa tapi itu takdir Allah,” tutupnya.
