Tim Editor
"Hasil rapat dengan TKN 01 dan BPN 02, untuk debat keempat dan kelima para menteri tidak akan diundang oleh KPU," ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dihubungi, Senin (18/3/2019).
Memang sih, jatah undangan khusus KPU kepada Menteri Kabinet Kerja mengundang perdebatan. Mengingat, banyak pembantu presiden yang masuk dalam tim kampanye capres petahana Joko Widodo.
Jadi, dengan penyediaan undangan khusus KPU yang terdiri dari presiden-wakil presiden terdahulu, akademisi, tokoh masyarakat, LSM, masuknya menteri yang masuk dalam tim kampanye secara tidak langsung menambah jatah undangan TKN.
"Jadi yang dimaksud tidak diundang oleh KPU itu bukan berarti menteri tidak boleh hadir. Kita akan mengalokasikan undangan kepada TKN, misalnya juga kepada BPN kalau ada, silakan menteri diundang dari undangan yang alokasi mereka," jelas Wahyu.
Sebenarnya, bentuk protes dari BPN ini sudah dilontarkan dalam rapat koordinasi debat ketiga. Tapi, usulan itu mentah karena waktu jelang debat sudah mepet dan undangan sudah terlalu disebar.
"Untuk debat ketiga kemarin, kan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena undangan terlanjur disebar, sehingga hal itu akan efektif untuk debat berikutnya untuk debat keempat dan kelima," jelas dia.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso menyoroti soal penonton sejumlah menteri sebagai undangan khusus KPU.
"Pertanyaan kita apakah masih dipandang perlu mengundang menteri-menteri? Kita malah menyarankan kepada KPU untuk juga mengecek kembali kemungkinan yang datang di area undangan KPU itu adalah pihak-pihak yang kecenderungan memihak kepada 01, misalnya," kata Priyo.
Untuk kamu tahu saja, ada 15 menteri yang masuk dalam koalisi dan tim kampanya Jokowi-Ma'ruf adalah sebagai berikut.
1. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
2. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani
5. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
6. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yassona Laoly
7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
8. Menko Polhukam Wiranto
9. Mendes PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo
10. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri
11. Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi
12. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
13. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil
14. Menteri PAN-RB Syafruddin
15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono
