Netralitas KPK di Tahun Politik

| 10 Jan 2018 06:47
Netralitas KPK di Tahun Politik
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (Tsa Tsia/era.id)
Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin netralitas dalam penanganan kasus korupsi pada tahun politik 2018. KPK menjamin penegakan hukum akan tetap berada di jalurnya, tanpa tercampuri kepentingan politik apapun.

"Ada Undang Undang KPK di sana, KUHAP, jadi kita berjalan di jalur itu saja," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, (9/1/2018).

Nah, dari jauh-jauh hari, Febri mengingatkan, jika nanti ada calon kepala daerah ataupun petahana yang diperiksa ataupun ditangkap KPK, ia menjamin hal itu sebagai upaya penegakan hukum semata.

Sebelumnya, bakal calon gubernur Jawa Tengah dari Partai PDIP, Ganjar Pranowo sempat khawatir perihal namanya yang sempat disebut-sebut dalam beberapa keterangan saksi dan terdakwa kasus e-KTP.

"Jadi para saksi kami panggil bukan karena mereka ikut Pilkada, tapi karena kami mengira mereka tahu peristiwa yang sedang kami susun," kata Febri menanggapi hal tersebut.

Terkait itu, Febri menegaskan KPK akan konsisten berjalan di jalur penegakan hukum. Sehingga tak ada alasan untuk menjadikan e-KTP sebagai bahan gorengan politik dalam Pilkada 2018. 

Tags : kpk