Debat Alutsista Kok Tak Bahas Transparansi?

| 04 Apr 2019 20:57
Debat Alutsista Kok Tak Bahas Transparansi?
Diandra Megaputri Mengko (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Diandra Megaputri Mengko menganggap debat keempat calon presiden Pemilu 2019 yang mempertemukan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto hanya fokus pada gagasan memperkuat sistem pertahanan siber dan memperkuat alat pertahanan konvensional.Padahal, kata Diandra, isu transparansi dan akuntabilitas di sektor pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) selama ini sulit tersentuh oleh lembaga antikorupsi. 

"Sayangnya kedua kandidat tidak ada yang membahas isu sensitif itu. Lembaga pertahanan khususnya TNI memiliki sistem peradilan tersendiri, yaitu sistem peradilan militer. Sehingga sulit bagi lembaga lain khususnya KPK untuk mengawasi pengadaan alutsista," kata Diandra dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019).

Diandra mengutip data transparansi internasional di tahun 2015, yaitu defense anticorruption index, yang menyatakan sistem pertahanan Indoensia masih berisiko rawan atas korupsi. Mestinya, ini yang jadi catatan kedua kandidat. 

Ya, memang benar sih, data-data terkait pembelian alutsista perlu dirahasiakan, tetapi itu terkait spesifikasi alat, bukan soal jumlah anggaran yang digunakan. Mengingat pembelian alutsista menggunakan APBN, anggaran publik, maka harus transparan kepada publik. 

"Secara spesifikasi dirahasiakan, silakan saja, tapi kita perlu tahu misalnya membeli kapal perang senjata dan lain-lain, kita perlu tahu beli dari mana, menggunakan skema, apa dan berapa jumlahnya. Itu publik sebenarnya bisa mengetahui," jelas Diandra. 

"Tapi kan itu seolah dibungkus semua rahasia menjadi satu bundel. Spesifikasi silakan dirahasiakan kita nggak ngerti juga," lanjut dia. 

Tertutupnya jumlah anggaran itu menunjukkan bahwa proses perencanaan pengadaan sistem pertahanan ini sendiri kurang matang. Diandra menganggap persoalan seperti itu sebenarnya harus dibuka dari hulu ke hilir. 

"Bukan untuk melemahkan TNI soal transparansi ini itu Justru untuk menguatkan mereka. Apabila ada kesalahan, misalnya ada permainan di dalam pengadaan alutsista sendiri, siapa sih yang paling terancam nyawanya? Penggunaan alutsista itu sendiri kan?" ungkap dia.

Rekomendasi