Tim Editor
"Bahkan Apindo dan Kadin menurut Andi Gani informasinya sudah mengirimkan surat resmi untuk tidak dilakukan revisi PP nomor 78. Tapi jelas Pak Jokowi sikapnya tetap revisi PP 78 tahun 2015, tetap sesuai janji beliau pada waktu berkampanye," katanya, saat ditemui di daerah, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/4) malam.
Iqbal menilai, Jokowi ingin ada keseimbangan antara kepentingan buruh dengan kepentingan pengusaha. Bahkan, katanya, memang ada diskusi tentang revisi UU tapi tidak mengemuka lebih jauh.
Keseriusan Jokowi terhadap janji kampanyenya, kata Iqbal, terlihat dengan komitmennya meminta Menaker Hanif Dhakiri untuk segera memproses masukan dari serikat buruh dan menyelesaikannya sebelum masa pemerintahan Jokowi berakhir.
“Bahkan sempat terlontar, sudah bisa enggak sebelum May day ini diselesaikan revisi. Cuma Menaker (bilang) 'enggak mungkin pak karena ini cuma dua, tiga, empat hari lagi. Nanti malah menimbulkan polemik', Pak Jokowi setuju 'oke pelajari'. Tapi sikap Jokowi yang akan disampaikan pada May Day nanti adalah revisi PP Nomor 78,” tuturnya.
Iqbal juga bilang, karena ketidakmungkinan untuk diselesaikan tepat pada peringatan Hari Buruh, Menaker menyarankan Jokowi untuk tetap mengeluarkan statment revisi.
“Pak Hanif mengatakan sebaiknya prinsipnya bapak (Jokowi) statment revisi PP nomor 78 akan dilakukan, tentang isi nanti secara tripartrit kami akan berdiskusi. Harapan kami sebelum Oktober, kan itu pelantikan presiden baru. Sebelum Oktober sudah bisa ada revisi,” tuturnya.
Di sisi lain, Iqbal berharap, bertepatan dengan peringatan Hari Buru 1 Mei saat Jokowi melakukan kunjungan ke perumahan buruh atau saat pidato di Istana Merdeka untuk mengumkan revisi PP nomor 78 tahun 2015 ini.
“Karena Pak Jokowi kan sudah berjanji dalam kampanyenya pada waktu itu di Bandung, pada teman-teman buruh. Pak Jokowi komitmen memenuhi janjinya,” ucapnya.
