Buruh Tuntut Kesejahteraan ke Ketua DPR Baru

Tim Editor

Massa buruh beraksi di depan Kompleks Parlemen (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. 

Mereka ingin bertemu dengan Ketua DPR RI periode 2019-2024, Puan Maharani, untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. 

"Kami ingin bertemu dengan pimpinan DPR untuk memastikan bahwasanya DPR periode 2019-2024 dan presiden 2019-2024 memastikan kesejahteraan buruh meningkat, bukan dikurangi," tutur Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi di lokasi, Rabu (2/10/2019).

Mereka punya tiga tuntutan kepada anggota parlemen yang baru dilantik, kemarin. Pertama, massa buruh menolak rencana pemerintah bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Menurut mereka, ada fakta yang ditutupi dari dalih pemerintah yang menyatakan revisi UU 13 Tahun 2003 akan membuat iklim investasi lebih kondusif. Menurut mereka, rencana revisi ini merupakan kedok untuk membuka penjajahan baru. 

"Kenapa kami tolak, karena isinya sangat membahayakan bagi masa depan anak-anak buruh. Contohnya seperti terjadinya pasar kerja yang fleksibel. Mudah direkrut, mudah di-PHK tanpa pesangon. Kita melihat sistem outsorching akan dipermudah, kontrak dipermudah. Ini adalah perbudakan mode baru," jelas Rusdi. 

Tuntutan kedua, meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang sistem pengupahan. 

"PP 78 mengatur kenaikan upah hanya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kisarannya sekitar 9-10 persen. Angka tersebut sangat kecil menurut kami," tutur dia. 

Massa buruh beraksi di depan Kompleks Parlemen (Diah/era.id)

Padahal, saat peringatan Hari Buruh Sedunia bulan Mei lalu, Presiden Jokowi berjanji mencabut PP tersebut pada Desember. Tapi, sejauh ini mereka tidak melihat keseriusan dari Jokowi untuk merealisasi janjinya tersebut. 

"Di saat daya beli jatuh, harga barang tinggi, upah dibatasi. Kami menagih janji Pak Jokowi untuk merevisi PP 78 itu," ucap Rusdi. 

Ketiga, mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pandangan mereka, jaminan kesehatan seperti BPJS adalah program yang menjadi tanggung jawab negara. Jika BPJS mengalami defisit, tidak seharusnya pemerintah malah menaikkan iuran yang membebankan masyarakat. 

"Problemnya bukan di BPJSnya, Problemnya adalah negara yang tidak serius mengelola jaminan kesehatan, tidak mengucurkan dana yang selayaknya hingga bpjs defisit, yang akhirnya dibebankan kepada masyarakat dengan kenaikan iuran," ujar dia. 

Saat ini, massa buruh diadang oleh barisan polisi di depan Restoran Pulau Dua Senayan. Mereka tak bisa maju ke depan Gedung DPR RI yang tinggal berjarak 500 meter dari titik kumpul. 

Rusdi bilang, mereka masih berusaha melakukan negosiasi kepada kepolisian agar dapat dipertemukan dengan ketua DPR secara langsung. 

"Kami tidak ingin aksi kami sia sia. Kami berharap, kami masih menunggu lobi-lobi dari internal kami. Katanya sih mau nemuin," ungkapnya. 

Tag: hari buruh internasional demo ketua dpr

Bagikan: