Johan bilang, perombakan kabinet itu kemungkinan bakal dilaksanakan usai lebaran. Sebab, hingga saat ini Presiden Jokowi masih mengevaluasi kinerja para pembantunya itu.
"Saya tidak tahu setelah lebaran, kemungkinan itu bisa saja. Di awal saya sampaikan bahwa Pak Presiden melihat atau me-review ke belakang untuk reshuffle selalu didahului evaluasi Pak Presiden dengan menterinya dan tidak dilakukan dalam satu termin waktu tertentu," kata Johan kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).
Eks Juru Bicara KPK itu mengungkapkan, evaluasi terhadap kinerja para menteri memang selalu dilakukan Jokowi. Termasuk saat melaksanakan kunjungan ke berbagai daerah. Kata Johan, ketika berkunjung ke satu daerah, Jokowi bakal meminta masyarakat menilai kinerja para menterinya.
Reshuffle yang bakal dilakukan oleh Jokowi ini, kata Johan, juga enggak terkait dengan pencalegan sejumlah menterinya. Soalnya, Johan bilang reshuffle ini dilakukan menyangkut kinerja para menteri ataupun ada menteri yang terjerat kasus hukum.
Dia mengambil contoh, seperti mantan Menteri Sosial Idrus Marham kemudian digantikan oleh Agus Gumiwang. "Di antaranya ketika menteri tersangkut hukum dan berstatus sebagai tersangka, itu pasti akan diganti. Misalnya ada satu menteri beberapa waktu lalu berurusan dengan KPK dan yang bersangkutan mengundurkan diri dan langsung diganti," terang Johan.
Pergantian menteri ini, juga disebut Johan, sebagai hak prerogatif presiden. Sehingga, kapan pun Presiden Jokowi menilai kinerja pembantunya tak layak, maka reshuffle bisa segera dilakukan.
"Ketika Pak Presiden melihat kinerja menteri nya tidak perform, bisa diganti sewaktu-waktu, dan menterinya tersangkut hukum," tutupnya.