Tim Editor
Jakarta, era.id - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan angkat bicara mengenai isu diangkatnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf.
Syarief bilang, pihaknya tak ingin berandai-andai soal kabar Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu bakal diangkat menteri. Sebab, penunjukkan menteri adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
“Jangan tanya (kami), kemungkinan itu kan tergantung presiden ... Itu hak prerogratif presiden,” kata Syarief, dihubungi era.id di Jakarta, Senin (20/5/2019).
Perlu diketahui, sebelumnya AHY hadir di Museum Balai Kirti, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (15/5). Agus Hadir sebagai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, bukan sebagai Komandan Kogasma Partai Demokrat.
Selain AHY, ada beberapa kepala daerah yang hadir di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkiflimansyah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dari pintu masuk Kompleks Istana Kepresidenan Bogor.
Kehadirian AHY ini menjadi sorotan dari Partai Gerindra. Sebab, Wasekjen Partai Demokrat menyinggung ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pertemuan tersebut.
Partai Gerindra, yang mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017, melontarkan pembelaan. Menurutnya, Demokrat terkesan memaksa Anies menghadiri pertemuan yang disebut mereka dihadiri 'orang yang ingin jadi menteri Jokowi'.
Namun, sindiran dari Partai Gerindra ditampik oleh Partai Demorkat. Kadiv Advokasi dan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean mengatakan, pertemuan delapan kepala daerah yang turut dihadiri Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono itu sama sekali tidak membicarakan kepentingan pribadi.
Ferdinand menegaskan anggapan bahwa AHY sebagai sosok yang bermanuver lantaran iming-iming jabatan menteri merupakan tafsir yang salah. Dia meminta Gerindra melakukan introspeksi.
