Tim Editor
"Tentu, pasti yang akan diprioritaskan adalah ormas-ormas. Mungkin, kalau partai politik, kan, ada ormas yang bersimpati dengan Gerindra, saya rasa itu bisa menjadi satu pihak yang punya kaitan langsung, yang bisa menjadi pihak yang terimbas dari Perppu ini, begitu," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (Rabu, 25/10).
Rencananya, Gerindra memang akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan membahas dengan fraksi lainnya. Hal ini memungkinkan bagi masyarakat yang menginginkan suatu koreksi melalui judicial review.
Menurut Fadli, yang menjadi konsentrasi dari judicial review Perppu ini adalah perihal keadilan dan persoalan yang menyangkut masalah kebebasan berserikat dan berkumpul, dimana hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang.
