Tim Editor
Sebab, menurut Bara, beberapa waktu belakangan ini, para elite partai politik menyebar kebencian terhadap proses demokrasi, menyebar ketidakpercayaan terhadap sejumlah institusi, seperti KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.
Bara mengatakan, jauh sebelum hari pencoblosan 17 April, kubu 02 sudah mengeluarkan tuduhan yang tidak berdasar terhadap lembaga-lembaga tadi. Padahal saat itu, kata dia, KPU dan Bawaslu sedang bekerja keras. Sementara, MK yang belum bekerja sudah diberikan tuduhan oleh kubu Prabowo.
Atas hal itu, Bara menilai, kubu Prabowo harus bertanggung jawab karena menciptakan lingkungan yang penuh dengan kekerasan, kebencian sehingga puncaknya menjadi pada 22 Mei.
"Jadi apa yang mereka lakukan selama ini, kejadian minggu lalu itu tidak bisa dipisahkan dari narasi yang mereka kembangkan yang menekankan pada kekerasan dan kebencian serta tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Klaim yang tidak disertai bukti yang kuat. Mereka bertanggung jawab apa yang terjadi minggu lalu," tutur Bara di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2019).
Sementara itu, karena kerusuhan ini sudah pecah, anggota Komisi VII DPR itu meminta polisi cepat mengambil tindakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa 21 dan 22 Mei.
Menurut Bara, tindakan hukum tidak hanya terhadap pelaku di lapangan dan ratusan orang yang sudah ditahan, tetapi, orang-orang yang di bagian hilir, yang mendesain ini semua dengan motif politiknya.
Bara menilai, jika tidak dilakukan tindakan hukum tegas saat ini, maka bisa saja di pemilihan presiden berikutnya di masa depan, maka strategi seperti ini bisa diulang kembali.
"Kita tidak bisa bernegosiasi dengan orang-orang ini. Karena sangat berbahaya dan mereka merupakan pengkhianat, menyebar terror untuk tujuan politik. Jelas di sini ada tujuan politik," kata dia.
Sekadar informasi, salah satu tokoh yang diduga 'mengompori' soal tidak terimanya hasil penghitungan KPU terhadap Pemilu 2019 adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
Amien Rais menggelorakan istilah people power untuk melawan kecurangan pada Pemilu 2019. Dia melontarkan istilah itu saat Apel Siaga Umat 313 yang digelar untuk mencegah kecurangan pemilu.
Saat itu, Amien menyatakan tak akan ke Mahkamah Konstitusi jika ada kecurangan, tapi akan menggerakkan massa alias people power.
Ilustrasi (Ilham/era.id)
