ASN 'Si Anak Nakal' bagi Kubu Jokowi

Tim Editor

Aparatur sipil negara (Foto: setkab.go.id)

Jakarta, era.id - Ada 72 persen aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mendukung capres petahana Joko Widodo pada Pemilu 2019. Jumlah ini jadi perhatian untuk kubu Jokowi yang akan memimpin pada periode 2019-2024.

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Verry Surya Hendrawan mengandaikan ke-72 persen ASN ini sebagai 'anak nakal' dalam sebuah keluarga. Tapi, keberadaan mereka bukanlah sebuah masalah, asalkan ada edukasi yang baik.

"Ketika ada rapat, semua sekjen diundang, Pak Jokowi menyampaikan, ya biasa dalam keluarga ada anak yang nakal, keponakan yang nakal. Mungkin perlu dijelaskan saja dan edukasi terus menerus," kata Verry kepada era.id, Rabu (29/5/2019).

Verry menambahkan, Jokowi meminta semua pimpinan kementerian terkait melakukan edukasi terhadap anak buahnya. 

Dia menambahkan, Jokowi juga minta kepada seluruh ASN untuk tidak menyampaikan kritik kepada pemerintah lewat media sosial, tapi lewat aturan yang ada.

Hasil survei internal kubu Jokowi, sebanyak 72 persen anggota BUMN tidak mendukung Jokowi. Sementara, Kementerian Komunikasi dan Informasi; dan Kementerian Perhubungan ada 68 persen karyawan yang tidak mendukung Jokowi, malah mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Meski begitu, Verry yakin pemerintahan Jokowi di periode 2019-2024 akan solid. 

"Empat tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi (periode 2009-2014) berjalan baik. Jadi kita melihat teman-teman kita, ASN yang punya perbedaan politik dengan paslon 01 ini juga bisa profesional dan tidak mendukung secara membabi buta," ungkap dia.

"Kita sama-sama membangun ke depan, bangun bangsa sesuai dengan rencana dan proven, kan, Pak Jokowi berhasil mencapai program-programnya," imbuh Verry.

Reformasi birokrasi harus tetap jalan

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah melihat jumlah ASN yang tak mendukung Jokowi sebagai ancaman. Dia takut, reformasi birokrasi yang digaungkan Jokowi tidak berjalan dengan baik.

"Kalau ASN tidak berkinerja baik atau tidak mendukung (pemerintah) harus di mutasi, pindahkan," kata Trubus.

Trubus mencontohkan, di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan berani memecat sejumlah pegawai sipil yang tak mendukung dirinya. 

Hal itu bisa saja dilakukan di Indonesia, tapi dia tidak menyarankannya. Dia lebih menyarankan agar pemerintah mengimplementasikan PP nomor 30 Tahun 2019 tentang kinerja ASN agar pelayanan publik berjalan baik.

"Kedisiplinan harus diimplementasikan dan dilakukan pengawasan secara ketat serta penegakan hukumnya harus jelas."

Supaya kalian tahu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko yang juga menjabat sebagai Kepala Staff Presiden (KSP) menyebut ada 72 persen ASN dan pegawai BUMN yang memberikan dukungan kepada paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pernyataan ini, dikeluarkan oleh Moeldoko untuk membantah tudingan kubu paslon 02 bahwa paslon 01 menyalahgunakan kekuasaan dengan memobilisasi pegawai Badan BUMN dan ASN agar mencoblos Jokowi-Ma'ruf.

Tag: pns jokowi

Bagikan: