Ketua MK Akui dapat 'Hantaman' di Media Sosial

Tim Editor

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan acara halal bi halal seusai perayaan Hari Raya Idulfitri 2019. 

Dalam sambutan di depan seluruh pegawai MK, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berharap agar bulan Ramadan dijadikan upaya perang melawan hawa nafsu serta menjaga amanah. 

Anwar cerita, dalam mengemban amanah menjadi hakim konstitusi --apalagi di musim Pemilu 2019-- banyak cobaan yang dialaminya. Ia bahkan merasa MK sedang diserang oleh pihak tertentu di media sosial. 

"Akhir-akhir ini, media sosial luar biasa menghantam MK secara keseluruhan, termasuk saya terutama. Cara bersalaman pun dihantam, dikritisi secara luar biasa," tutur Anwar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/5/2019). 

Kita pun tahu, ucapan yang dilontarkan warganet di medsos saat ini memang tajam. Tapi, Usman menganggap ujaran kebencian yang dilayangkan ke MK menjadi suatu kritik yang membangun. 



"Ungkapan apapun yang ditujukan ke MK, itu masukan, kritikan, dan obat bagi kami, para hakim, untuk pak sekjen dan stafnya, panitera dan seluruh perangkat pengadilan," kata dia. 

Tapi, Anwar menegaskan bahwa kesembilan hakim konstitusi ini tetap menjaga independensi sebagai hakim uang menangani gugatan pemilu, baik pilpres maupun pileg. 

"Siapapun yang mau intervensi, mungkin ada yang dengan berbagai cara, baik moril dan sebagainya, itu tidak akan ada artinya bagi kami. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT," tegas dia.

Soal serangan kepada MK, kami jadi teringat pernyataan Mantan Ketua MK Mahfud MD beberapa waktu lalu. Mahfud punya prediksi sendiri soal serangan dan tudingan kecurangan yang digulirkan dalam Pemilu 2019. 

Ada ritual politik yang dibaca Mahfud. Saat ini, sistem pemilu kita masih berada pada perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadi, jelas terlihat kalau tudingan kecurangan disasarkan pada lembaga penyelenggara pemilu ini. 

Setelah itu, Mahfud bilang akan ada pergeseran serangan yang tadinya menggembosi KPU menjadi ke MK. Serangan ini dimulai pada masa penanganan sengketa Pemilu 2019. 

"(Setelah penetapan hasil suara) nanti tanggal 23 Mei, serangan akan berbalik tadinya ke KPU jadi ke MK. Tuduhannya misalnya hakim MK disuap lah, dia berpihak sama ini lah," tutur dia. 

Mahfud pun mengalami sendiri tuduhan yang menyasar padanya saat masih menjadi Ketua MK sekaligus hakim konstitusi sejumlah kasus pada periode 2008-2013.

Salah satu kasusnya, ia pernah dituduh menerima suap Rp4 miliar saat MK menangani sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada 2011 lalu. "Pengalaman saya bertahun tahun begitu. Itu ritual politik. Lihat saja nanti," ucapnya.

Tag: lebaran mk uji uu ormas

Bagikan: