Tim Editor
Tujuannya, untuk meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan evaluasi besar-besaran terkait dengan perolehan suara hasil pemilu 2019 lalu.
Mereka adalah Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, dan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya.
Max Sopacua menyatakan, GMPPD dibentuk sebagai penyambung suara konstituen yang kecewa dengan kondisi internal partai Demokrat akhir-akhir ini, terlebih lagi jika melihat hasil pemilu 2019.
“Kami lebih kepada gerakan moral penyelamatan partai Demokrat. Perolehan suara 7,7 persen perlu menjadi catatan khusus bagi kami. Karena biar bagaimanapun partai Demokrat adalah partai yang pernah berkuasa dua periode,” kata Max, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).
Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok mengungkapkan fenomena penurunan perolehan suara Partai Demokrat, tidak dapat terlepas dari kegaduhan segelintir elit politik di internal partai Demokrat, ketika sebelum pemilu hingga pelaksanaan pemilu 2019 lalu.
“Melihat fenomena sekarang ini di mana ada gejala penurunan secara sistematis, sebagai pendiri kami ingin kembali ke khitoh. Dengan ideologi partai nasionalis religius, dan dengan berpolitik dengan mengedepankan cara bermartabat, santun dan bersih memiliki penurunan,” jelasnya.
“Melihat perolehan suara pemilu hari ini kita berharap partai Demokrat dapat mengevaluasi dan kembali bangkit pada 2024 mendatang,” lanjutnya.
Ahmad juga berharap, upayanya membentuk Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat ini dapat direspons oleh Ketua Umum Partai Demokrat, SBY dan seluruh jajaran partai Demokrat lainnya.
Namun, saat ditanya apakah para petinggi menginginkan Partai Demokrat segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menyikapi kondisi internal partai saat ini, mereka kompak menyerahkan keputusan itu kepada Ketua Umum Partai Demokrat, SBY.
“Dari sini pasti kita akan kira semua udah kepada central figur Partai Demokrat Pak SBY. Nanti apakah harus KLB atau hanya sebatas evaluasi saja, itu kita serahkan kepada central figur kita, Pak SBY. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk KLB,” kata Max Sopacua.
