Tim Editor
Menurut Arsul, wajar kalau ada organisasi pendukung paslon 01 Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 kemudian minta jatah di posisi strategis.
"Termasuk NU juga. Namun, NU ini kan mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Bukan lagi masuk kabinet tapi pemimpin tertingginya sudah jadi wapres," ungkap Arsul kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/6/2019).
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini menyebut, peran Nahdatul Ulama cukup besar di tengah masyarakat, terutama untuk membantu pemerintah mengatasi masalah radikalisme.
Sehingga kalau ada pembahasan soal jatah lebih di jabatan-jabatan strategis, akan langsung diputuskan oleh capres Joko Widodo. "Nanti Pak Jokowi lah yang akan bicara dengan para petinggi NU," ungkapnya.
Arsul menyebut, Jokowi bakal mempertimbangkan pihak-pihak yang bakal diajak bergabung mengisi kabinet pemerintahannya. Apalagi, di periode selanjutnya, bila dilantik, Jokowi bakal diisi oleh orang-orang partai dan non-partai yang dianggapnya profesional.
Supaya kalian tahu, meski hasil sidang sengketa Pilpres 2019 belum diputuskan namun PBNU berani terbuka mengusulkan tambahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet berikutnya.
Apalagi menurut ormas Islam terbesar ini, kemenangan paslon 01 Jokowi-Ma'ruf merupakan buah dari kerja keras mereka.
"Tidak ada dukungan politik yang gratis," tegas Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri atau yang dipanggil Gus Ali beberapa waktu yang lalu.
Tak hanya itu, Gus Ali yakin PBNU bakal mendapat posisi menteri yang strategis. Meski begitu, saat acara halal bihalal Keluarga Besar Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) di Masjid Al Akbar Surabaya, Gus Ali tak mau menyebut siapa-siapa saja kader NU yang bakal diajukan sebagai menteri.
Pernyataan yang sama juga dikeluarkan oleh Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftachul Akhyar yang turut hadir saat itu. Menurut dia, usulan itu adalah suatu hal yang wajar dan tidak dilarang.
"Tinggal gimana nanti cara dan suatu bentuk komitmen-komitmen yang akan, ya lihat nanti. Tentu kan banyak yang berkeinginan," ujar Kiai Miftah.
