Tim Editor
Jakarta, era.id - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengaku tak berpikir untuk menjadi menteri dalam masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 2019 hingga 2024. Kata Yusril, ia lebih nyaman menjadi pengacara.
"Saya jadi advokat saja, lebih baik. Pekerjaan sebagai advokat itu pekerjaan yang sangat menyenangkan bagi saya sebenarnya," kata Yusril ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).
Lagipula, kata Yusril, sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait pembagian jatah menteri yang melibatkan namanya. Meski mengaku nyaman jadi pengacara, Yusril bilang ia tak akan menutup kemungkinan untuk menempati posisi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Prinsipnya, Yusril ingin tetap menjadi praktisi hukum, baik di luar ataupun di dalam pemerintahan. "Tapi, kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan, tentu kalau saya merasa betul ada hal-hal masalah masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini."
Alasannya, pertimbangan soal wacana dirinya ikut andil dalam pemerintah karena ada dampak luas pada bidang bidang lain terutama penanaman modal bisnis dan investasi yaitu persoalan kepastian hukum di negara ini. "Saya kira kalau saya terlibat dirasakan perlu mungkin saya fokusnya akan menangani persoalan-persoalan seperti ini."
Yusril memang pernah beberapa kali menduduki jabatan menteri. Ia pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain itu, Yusril juga sudah dua kali jabatan Menteri Hukum dan HAM pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid.
Pada pemilu kali ini, Yusril memainkan peran krusial dalam pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Dalam sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Yusril maju sebagai Ketua Tim Hukum 01.
