Tim Editor
Ketika Jokowi tegas soal menterinya yang rangkap jabatan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto justru melenggang bebas menduduki jabatan Ketua Umum Golkar. Luhut Binsar Pandjaitan, yang berdarah Golkar, juga selalu mendapat posisi strategis. Mulai dari Kepala Kantor Staf Presiden, Menteri Koordinator Bidang Polhukam, dan kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim.
Pelantikan Idrus Marham menjadi Menteri Sosial di Istana Negara, Rabu (17/1/2017), juga kembali menunjukkan betapa istimewanya Golkar. Idrus dipilih Jokowi menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri karena jadi calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2018.
Perlakuan khusus terhadap Golkar pun dibaca pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago. Bahkan, kata Pangi, Jokowi memperlakukan Golkar sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang notabene telah mengantarkannya menuju Istana Negara.
"Menurut saya memang Jokowi ada perlakuan khusus terhadap Golkar. Pertama tidak dituntut melepas jabatan, rangkap jabatan boleh. Kemudian Golkar mendapat tiga posisi di kabinet," ujar Pangi, kepada era.id, Rabu (17/1/2018). Padahal, tambah Pangi, seyogianya salah satu kursi kabinet yang kosong itu diisi PDIP, sebagai pendukung utama Jokowi.
"Sebetulnya kalau dari komposisi menteri, harusnya sih PDIP masuk misalnya menggantikan Airlangga, atau siapa lah," tambah dia.
Sebagai partai pengusung yang 'berdarah-darah' pada Pilpres 2014, lanjut Pangi, PDIP berhak atas jabatan tersebut. Saat ini, menurutnya, yang terlihat malah Golkar lebih disayang mantan Wali Kota Solo itu ketimbang PDIP.
"Sekarang justru yang dilihat kesayangan itu Golkar dengan menterinya bertambah dan rangkap jabatannya boleh," ucapnya.
Perlakuan beda Jokowi terhadap Golkar makin kentara. Padahal sebelumnya Wiranto diharuskan mundur dari jabatan Ketua Umum Hanura demi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Perlakuannya beda sama Wiranto, waktu itu dia mundur dan meninggalkan posisi ketua Hanura dan diberikan pada OSO (Oesman Sapta Odang), kalau Airlangga kenapa dibiarkan rangkap jabatan," pungkas dia.
