Tim Editor
Aturan dan berbagai persiapannya masih digodok serius oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pemerintah akan mengambil alih masalah pendanaan untuk gaji rektor luar negeri supaya tidak mengurangi anggaran perguruan tinggi negeri tersebut.
Tapi pemerintah pasang target super tinggi untuk calon rektor 'impor' itu. Dia harus punya rencana dan strategi supaya kampusnya sanggup menembus peringkat 100 besar dunia. Kalau tidak, lebih baik mundur.
Dari data QS World University Ranking tahun 2019-2020, memang tak ada kampus dalam negeri yang ada di kisaran 100 besar. QS World University Ranking ini menjadi rujukan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mengukur kualitas kelembagaan Perguruan Tinggi di Indonesia menuju World Class University atau Universitas Bertaraf Dunia.
Universitas Indonesia ada di posisi terbaik dengan urutan 296 dunia. Disusul Universitas Gadjah Mada (peringkat 320 dunia), Institut Teknologi Bandung (331 dunia), Institut Pertanian Bogor (peringkat 601-650 dunia) dan Universitas Airlangga (peringkat 651-700 dunia).
"Kita nanti tantang calon rektor luar negerinya. Kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia? Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia," kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Jumat (26/7/2019).
"Kita tidak bisa targetnya item per item. Bisa tidak mencapai target itu? Nanti (dia harus meningkatkan) publikasinya, mendatangkan dosen asing, mendatangkan mahasiswa asing, bahkan mahasiswa Indonesia bisa kirim ke luar negeri," sambungnya lagi.
Seperti tadi ditulis, tahun 2020 mendatang, Nasir memprediksi sudah ada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. Empat tahun berikut, jumlahnya ditargetkan menjadi lima perguruan tinggi.
"Kita baru 'mapping'-kan (petakan). Mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing. Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai," ujarnya.
Terkait regulasi, kata Nasir, saat ini ada beberapa perbaikan peraturan yang diperlukan supaya bisa mengundang rektor luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia. Termasuk dosen luar negeri untuk dapat mengajar, meneliti, dan berkolaborasi di Indonesia.
"Saya laporkan kepada Bapak Presiden, ini ada regulasi yang perlu ditata ulang," ungkap Nasir.
Bagi dia, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sudah layak dipimpin rektor terbaik dari luar negeri dan layak berkolaborasi atau mengundang dosen luar negeri untuk mengajar dan meneliti. Apalagi PTNBH memiliki ranking tertinggi di antara perguruan tinggi lain di tanah air. Tapi tetap saja perlu kajian lebih lanjut dari kementerian.
Pihak kementerian saat ini sedang membahas kriteria yang diperlukan agar perguruan tinggi negeri yang dipimpin rektor asing mampu mencapai 100 besar dunia. Lagipula, praktik seperti ini sudah jamak dilakukan di banyak negara, terutama di Eropa, bahkan Singapura.
"Saya ambil contoh Nanyang Technological University. NTU itu berdiri tahun 1981. Mereka di dalam pengembangan, saya pada saat itu diskusi dengan menteri dari Singapura, apa sejarahnya sehingga berhasil. Ternyata mereka mengundang rektor dari Amerika dan dosen-dosen beberapa besar. Mereka dari berdiri belum dikenal. Sekarang bisa masuk 50 besar dunia," ujarnya.
