Tim Editor
“Memang soal mahar ini sebenarnya bukan sesuatu yang kita sembunyikan. Mahar ini disampaikan di rapat resmi. Bahwa baik kader maupun non kader tetap membayar mahar kepada partai,” ungkap Yan di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis malam (18/1/2018).
Yan menceritakan, dirinya merupakan kader setia partai besutan Wiranto tersebut. Ia juga mengaku membangun Partai Hanura di wilayah Papua sejak tahun 2017. Yan tercatat pernah menduduki berbagai jabatan strategis seperti anggota DPR Provinsi Papua.
“Sebagai salah satu kader dan saya juga pendiri partai Hanura di Papua, khususnya dari tahun 2007. Dan seketika itu saya masuk sebagai anggota DPR. Dari 2009-2014 dan sekarang anggota DPR provinsi sampai sekarang. Dan juga sebagai Ketua fraksi Hanura di sana, dan juga mantan Ketua DPD Hanura Papua,” jelas Yan.
Sebagai salah satu yang menancapkan bendera Hanura di wilayah Indonesia Timur tersebut, Yan merasa kurang diprioritaskan untuk maju sebagai Bupati Biak di Pilkada 2018. Ia mengaku dipersulit dalam hal birokrasi oleh Oesman.
Ia mengaku sudah berusaha menemui Oesman untuk tidak dikenakan mahar politik terkait pencalonannya di Biak, tetapi Oesman tak menggubris. Yan tetap dimintakan mahar supaya memuluskan jalannya sebagai kepala daerah.
“Saya bertemu OSO (Oesman Sapta Odang) berulang kali, meminta kebijakan untuk kader Hanura itu dan saya juga sebagai pendiri partai kalau bisa tidak dikenakan mahar partai," tutup Yan.
